Kasus Keracunan MBG Berpeluang Diproses Pidana dan Perdata, Polisi Harus Proaktif

Harianjogja.com, JAKARTA—Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang dibawa ke jalur hukum pidana maupun perdata. Komisi IX DPR RI juga meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, proaktif mengusut kasus tersebut tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan aturan mengenai persoalan tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Charles, apabila dalam kasus keracunan MBG ditemukan unsur pidana, pihak yang terbukti melanggar aturan hingga menyebabkan seseorang keracunan atau menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dari sisi perdata, ada langkah lain yang bisa dilakukan yaitu melakukan gugatan secara perdata... melalui proses... bahkan class action terhadap baik SPPG maupun lembaga negara yang memang mengelola program ini,” katanya di Gedung DPR RI, Senin (14/9/2026).

Kasus Keracunan MBG Tembus 50.000

Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, total kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG telah mencapai 50.000 kasus.

Data tersebut mencatat 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

Besarnya jumlah kasus tersebut menjadi salah satu alasan Charles meminta penanganan tidak hanya dilakukan dari sisi program, tetapi juga melalui proses hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Ia menilai proses hukum dapat ditempuh melalui jalur pidana maupun perdata. Untuk jalur perdata, korban memiliki peluang mengajukan gugatan, termasuk gugatan kelompok atau class action terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun lembaga negara yang mengelola program MBG.

Polisi Diminta Tak Menunggu Laporan

Selain membuka peluang proses hukum, Charles meminta aparat penegak hukum tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat untuk menangani kasus keracunan MBG.

Menurut dia, sejumlah kasus keracunan MBG di daerah memang telah diadukan kepada kepolisian, salah satunya di Karo, Sumatra Utara. Namun, ia menilai kepolisian dapat melakukan proses hukum secara mandiri karena kasus tersebut bukan delik aduan.

“ Tetapi menurut saya, pihak aparat penegak hukum bisa berjalan sendiri. Karena ini kan deliknya bukan delik aduan,” ucapnya.

Charles menilai sikap proaktif kepolisian diperlukan untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban yang terdampak keracunan MBG. Penegakan hukum juga diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Tetapi lebih dari itu, selain memberikan keadilan kepada para korban, tetapi kita juga mengharapkan adanya efek jera. Sehingga ke depan kasus-kasus tersebut tidak lagi terulang kembali,” jelasnya.

Kasus Disebut Turun Saat Libur

Charles juga menyampaikan pola jumlah kasus keracunan MBG berdasarkan periode tertentu. Menurutnya, jumlah kasus cenderung lebih rendah ketika terdapat libur sekolah maupun hari besar seperti Lebaran Idulfitri.

Ia menyebut jumlah kasus relatif rendah pada Maret karena adanya libur Lebaran. Kondisi serupa terjadi pada Juni ketika sekolah memasuki masa libur.

“Hanya rendah itu ketika di bulan Maret karena ada libur ee.. lebaran, dan juga di bulan Juni cukup rendah karena libur sekolah, gitu. Tapi di bulan-bulan lain angkanya memang kurang lebih stabil antara 3.000, 4.000 sampai 5.000 kasus per bulan,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.