Survei: Kepercayaan Publik kepada Prabowo-Gibran Turun 16,7 Poin
Survei Poltracking mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 81,5 persen pada Oktober 2025 menjadi 64,8 persen pada Oktober 20
Siswa SDN Soprayan sedang antre untuk menerima program Makan Bergizi Gratis di SDN Soprayan, Kalurahan Girikerto, Turi, Sleman, Rabu (7/10/2026)./Harian Jogja-Andreas Yuda Pramono
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di sekolah sebelum memperluas penerapannya. Metode penyajian ini mendapat respons positif karena makanan dinilai lebih segar dan hangat, sekaligus meningkatkan antusiasme siswa. BGN menargetkan uji coba tersebut dapat menjangkau 5.000 titik hingga akhir 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, hasil uji coba selama sepekan menunjukkan tingkat konsumsi makanan yang lebih baik. Siswa juga memiliki kesempatan menambah porsi apabila makanan masih tersedia.
“Berdasarkan piloting seminggu ini, hasilnya dari sisi tingkat kehabisannya (MBG) lebih bagus, freshness yang disajikan lebih baik, lebih hangat. Terus antusiasme siswanya juga lebih senang ya, karena selain porsi yang dia dapat, kalau masih ada sisa masih bisa nambah,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Sudaryono, tingkat makanan yang habis dikonsumsi menjadi salah satu indikator dalam evaluasi awal pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan. Kendati demikian, BGN masih mengkaji kesiapan sekolah dan berbagai kendala teknis sebelum memperluas penerapan metode tersebut.
Kesiapan Sekolah Jadi Pertimbangan
BGN menilai penerapan sistem prasmanan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Sekolah perlu mendapatkan pendampingan agar siswa memahami mekanisme pelayanan makanan dan dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan.
Sudaryono menegaskan, pemahaman siswa terhadap mekanisme penyajian menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sebelum sistem prasmanan diterapkan lebih luas.
“Enggak bisa sat set kita datang ke situ. Kemudian, kita berharap siswanya pasti paham,” ucap Sudaryono.
Selain kesiapan sekolah, BGN juga menghitung kebutuhan tenaga kerja tambahan untuk mendukung pelayanan makanan. Sistem prasmanan berpotensi menambah beban operasional, baik bagi pengelola dapur maupun pihak sekolah.
Karena itu, perluasan penerapan sistem tersebut akan mempertimbangkan kemampuan operasional masing-masing sekolah dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesiapan kedua pihak diperlukan agar pelayanan MBG dapat berjalan dengan baik.
Pendampingan Siswa SD Jadi Perhatian BGN
Aspek lain yang menjadi perhatian BGN adalah perbedaan kebutuhan pendampingan siswa berdasarkan usia. Siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar dinilai membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan siswa kelas 5 dan 6.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan kemampuan mengambil makanan secara mandiri, pola makan, serta pengaturan porsi. Oleh karena itu, BGN masih mengkaji berbagai aspek teknis agar sistem prasmanan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa di setiap jenjang kelas.
“Atau misalnya prasmanan di SD kelas 1 kelas 2, itu kan beda sama kelas SD kelas 6 sama kelas 5 kan beda. Kelas 1 kelas 2 kan masih kecil-kecil, nah itu beberapa beberapa hal yang memang secara teknis harus kita harus kita solve gitu,” ujar Sudaryono seperti dilansir RRI.co.id.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sebelum sistem prasmanan diterapkan di lebih banyak sekolah. BGN perlu memastikan mekanisme pelayanan dapat menyesuaikan usia siswa sekaligus tetap memperhatikan kelancaran pembagian makanan.
BGN Targetkan 5.000 Titik hingga Akhir 2026
BGN menargetkan uji coba MBG dengan sistem prasmanan dapat menjangkau 5.000 titik hingga akhir 2026. Namun, target tersebut tetap mempertimbangkan kesiapan sekolah dan pengelola SPPG dalam menjalankan mekanisme pelayanan makanan.
Sudaryono mengatakan, pengelola dapur harus bersedia dan mampu menyesuaikan operasional untuk mendukung metode penyajian tersebut. Pihak sekolah juga perlu mempersiapkan diri karena sistem prasmanan membutuhkan pengaturan dan tenaga tambahan dibandingkan mekanisme pembagian makanan biasa.
“Karena kan prasmanan ini harus dapurnya harus mau, artinya dia memang bisa, karena dia ada nambah ya. Ada nambah sedikit kerepotan, kemudian juga sekolahnya juga mesti mau, karena juga sekolahnya juga ada sedikit kerepotan gitu,” kata Sudaryono.
Dengan demikian, evaluasi uji coba menjadi salah satu dasar bagi BGN dalam menentukan perluasan penerapan MBG prasmanan. Selain melihat tingkat konsumsi dan antusiasme siswa, kesiapan tenaga kerja, pendampingan siswa, serta kemampuan operasional sekolah dan pengelola SPPG menjadi faktor yang turut diperhitungkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Survei Poltracking mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 81,5 persen pada Oktober 2025 menjadi 64,8 persen pada Oktober 20
Bantul mencatat HTH terpanjang di Indonesia selama El Nino 2026. Pemkab telah menyalurkan 6,6 juta liter air bersih ke wilayah terdampak.
Ratusan massa bertahan di DPRD DIY hingga petang dalam aksi kritik dua tahun Prabowo-Gibran. Situasi memanas saat massa mencoba mendobrak pintu.
DPRD Bantul mendorong UMK 2027 mendekati Kebutuhan Hidup Layak Rp4,5 juta dengan mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan perusahaan.
DPUPKP Kota Jogja memetakan titik rawan genangan di Jambon, XT Square, Giwangan hingga Jogokaryan untuk mengantisipasi hujan deras.
Bareskrim menetapkan lima tersangka kasus blackout Batam-Bintan yang dipicu korsleting di Trafo 1 GI Sei Harapan, dengan kerugian Rp57,3 miliar.