Titik Temu Pendidikan Farmasi dan Kepuasan Pasien: Menakar Ulang Ukuran Keberhasilan
Pendidikan farmasi perlu mengintegrasikan pengalaman dan ulasan pasien dalam pembelajaran untuk meningkatkan empati, komunikasi apoteker, dan mutu pelayanan
Petugas SPBU hendak melayani pembelian Pertamax Green 95. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap penimbunan 400.000 liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Semarang, Jawa Tengah. Solar tersebut diduga akan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, perkebunan, hingga pertambangan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae telah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Kamis (22/10/2026).
"Sore hari ini untuk penegakan hukum, Dirjen Gakkum itu juga ini mengumumkan itu ada penangkapan di Semarang, itu kapasitas yang ditimbun 400.000 liter. Ya, jadi kami juga akan menertibkan seluruh penyelewengan-penyelewengan," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM.
Menurut Yuliot, penimbunan solar subsidi untuk kemudian dijual kepada sektor industri, perkebunan, dan pertambangan merupakan bentuk penyelewengan yang merugikan masyarakat. Praktik tersebut juga berpotensi mengganggu distribusi BBM yang seharusnya dapat diakses masyarakat.
"Jadi kan juga berpengaruh terhadap distribusi bagi masyarakat," ucap Yuliot.
Pengungkapan tersebut berlangsung ketika antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia menjadi sorotan. Antrean dilaporkan terjadi sejak pekan sebelumnya, dengan kondisi di Bali menjadi salah satu yang mendapat perhatian.
ESDM Jelaskan Penyebab Antrean BBM di Bali
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya menjelaskan antrean BBM di Bali dipengaruhi kendala distribusi. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan kapal pengangkut bahan bakar yang berdampak pada penyaluran ke SPBU.
"Jadi kemarin memang ada keterlambatan kapal, sekarang sudah tiba," kata Laode di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat distribusi BBM melalui operasi pasar yang berlangsung selama 24 jam sejak Senin (12/10/2026). Laode juga memastikan cadangan BBM Indonesia masih berada pada tingkat aman, yakni sekitar 18–20 hari.
Cuaca dan Kondisi Alam Hambat Distribusi
Laode menjelaskan, kendala distribusi BBM di sejumlah wilayah juga dipengaruhi faktor musim. Di daerah yang mengandalkan transportasi sungai, misalnya, kondisi sungai yang mengering membuat pengangkutan bahan bakar harus dialihkan menggunakan truk.
Perubahan moda transportasi tersebut menyebabkan waktu pengiriman menjadi lebih lama. Selain itu, kapasitas BBM yang dapat diangkut juga lebih terbatas dibandingkan pengangkutan melalui jalur sebelumnya.
“Truknya kan enggak bisa cepat sampainya, berjam-jam dan volumenya tidak banyak,” ujarnya.
Hambatan lain muncul akibat gelombang laut yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, kapal pengangkut BBM yang sudah tiba belum tentu dapat langsung bersandar. Akibatnya, proses bongkar muat dan penyaluran bahan bakar ke wilayah tujuan ikut tertunda.
Laode menyebut kendala distribusi tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga ditemukan di Makassar. "Ini bukan hanya di Bali, kemarin juga di Makassar saya ke sana permasalahannya [distribusi BBM] relatif sama," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Pendidikan farmasi perlu mengintegrasikan pengalaman dan ulasan pasien dalam pembelajaran untuk meningkatkan empati, komunikasi apoteker, dan mutu pelayanan
Pemerintah mengalokasikan Rp639,6 triliun untuk 43 program perlindungan sosial pada 2026. Sebanyak 33,1 juta keluarga menerima bantuan.
Madura United mengalahkan Persib Bandung 1-0 pada pekan keenam Super League 2026/2027 lewat gol Dimitar Mitkov pada menit ke-89.
Kemarau berdampak pada budidaya ikan di Sleman, terutama kolam tanah. Pembudidaya diminta mengatur panen dan menunda penebaran benih.
KKP merencanakan pembangunan tujuh Kampung Nelayan Merah Putih di DIY untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat usaha perikanan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan penundaan wajib sertifikasi halal hingga 2028 untuk mempertimbangkan kesiapan dan beban biaya UMKM.