Fakta-fakta KPK Tangkap Sudewo dan Maidi dalam OTT Serentak

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua wilayah berbeda pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan terhadap Bupati Pati Sudewo.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW,” kata Budi, Senin (19/1/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Sudewo dilakukan oleh penyidik KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. Hingga kini, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, termasuk terkait peristiwanya menyoal apa,” ujarnya.

Pemeriksaan Bupati Pati di Polres Kudus

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh KPK di Mapolres Kudus. Ia menyebut tim KPK tiba pada Senin (19/1/2026) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB.

“Benar, KPK berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai,” kata Heru di Kudus, Senin (20/1/2026) malam.

Pemeriksaan berlangsung hampir satu kali 24 jam, mulai pukul 03.30 WIB hingga Senin malam. Setelah pemeriksaan selesai, tim KPK bertolak menuju Semarang dengan pengawalan Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

“Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk materi pemeriksaan dan teknis lainnya, kami tidak mengetahui,” ujarnya.

Selain Sudewo, penyidik KPK juga memeriksa camat serta sejumlah perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Pati. Pemeriksaan tersebut dilakukan di lokasi berbeda, yakni Polsek Sumber, Kabupaten Rembang.

OTT Wali Kota Madiun Maidi

Selain OTT di Pati, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Kota Madiun, Jawa Timur, pada hari yang sama. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 15 orang, dengan sembilan di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan, termasuk Wali Kota Madiun Maidi.

“Selanjutnya sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun Maidi,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi mengungkapkan, OTT di Madiun diduga berkaitan dengan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Penyidik juga mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Madiun terlihat dibawa tim KPK ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Madiun. Selain Maidi, pejabat yang turut diamankan antara lain Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah serta seorang perempuan.

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan adanya peminjaman fasilitas pemeriksaan oleh KPK sejak Senin pagi sekitar pukul 08.30 WIB.

“Memang tadi yang diperiksa dan dibawa tim KPK adalah sejumlah pejabat di seputaran Madiun. Saat ini mereka sudah meninggalkan lokasi,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa pejabat lain seperti Sekretaris Daerah Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto dan mantan Kepala Bappeda sekaligus Kepala Dinas PUPR Suwarno turut diperiksa, namun tidak dibawa ke Jakarta.

KPK menyatakan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Wali Kota Madiun Maidi dan pihak-pihak lain yang diamankan sesuai ketentuan KUHAP.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com