Peminat Magang Nasional Membeludak, 300.000 Berebut 50.000 Kuota
Pendaftar Magang Nasional 2026 Tahap 1 mencapai 300 ribu orang untuk memperebutkan 50 ribu posisi magang yang disediakan pemerintah.
Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis berupa mi ayam lengkap dengan sayur dan kerupuk pangsit serta buah. - dok/Harian Jogja
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) membangun 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil demi pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN menyebut 4.700 unit SPPG kini dalam proses pembangunan dan 170 unit ditargetkan rampung pada Desember 2025. Meski penerima MBG di daerah terpencil hanya sekitar 3 juta orang, pembangunan SPPG diprioritaskan agar layanan gizi.
Pemerintah menargetkan seluruh SPPG—termasuk yang ada di kawasan aglomerasi—dapat terbentuk pada Februari 2026 sehingga layanan MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret–April 2026. Program ini menjadi prioritas nasional dengan anggaran Rp335 triliun, serta telah memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makanan.
"Sekarang sudah teridentifikasi ada 8.200 SPPG di daerah terpencil yang akan dibangun, dan yang sedang dalam proses itu 4.700 unit, sementara yang akan selesai di Bulan Desember 2025 kurang lebih 170 unit. Jumlah penerima manfaat MBG di daerah terpencil tidak lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Rabu (3/11/2025).
Ia mengemukakan, untuk Bulan Desember 2025, kemungkinan besar baru akan terbentuk 20 ribu SPPG di daerah aglomerasi, ditambah 170 unit di daerah terpencil.
"Tetapi dalam dua bulan berikutnya, sekitar Januari-Februari 2026, kemungkinan besar seluruh SPPG sudah terbentuk, sehingga Maret atau April 2026, sebanyak 82,9 juta orang sudah bisa dicapai," ujarnya.
Menurutnya, tantangan program MBG justru banyak dialami di daerah aglomerasi karena penduduk terpusat di wilayah-wilayah tersebut.
"Di daerah terpencil kan saya sudah sebutkan tadi, hanya tiga juta dari 82,9 juta orang. SPPG daerah terpencil itu ada di dekat penduduk atau sekolah, dan itu pelayanannya tidak lebih dari 30 menit," ujarnya.
Program MBG tercatat telah melayani 47,2 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia. BGN menargetkan bisa menjangkau 82,9 juta orang penerima manfaat pada Bulan Maret atau April 2026.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program MBG menjadi prioritas utama pemerintah di tahun 2026 dengan anggaran mencapai Rp335 triliun.
Presiden Prabowo Subianto pada akhir November 2025 juga menyatakan bahwa MBG telah berhasil memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makan. Presiden kembali menekankan bahwa penerima MBG terdiri dari ibu hamil, balita dan siswa sekolah.
"Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta orang penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini," kata Prabowo.
Presiden menambahkan bahwa dengan jumlah penerima manfaat itu, setidaknya 2 miliar porsi makanan diproduksi dan disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jumlah ini jauh lebih besar dari total realisasi yang semula diproyeksikan sebesar 1,8 miliar porsi.
"Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar 'meals', 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pendaftar Magang Nasional 2026 Tahap 1 mencapai 300 ribu orang untuk memperebutkan 50 ribu posisi magang yang disediakan pemerintah.
Rumah di Karanganyar terbakar diduga akibat anak berusia delapan tahun bermain korek api. Damkar Sragen membantu pemadaman selama sekitar 30 menit.
GoPay mengalami gangguan pada Selasa siang. Pengguna Gojek kesulitan top up dan bertransaksi, sementara saldo dan data dipastikan tetap aman.
Curhatan wisatawan ditegur oknum fotografer di plang Malioboro viral. Dispar DIY memastikan wisatawan harus merasa aman dan nyaman saat berwisata.
PN Sleman mengabulkan sebagian praperadilan Raudi Akmal. Kuasa hukum menilai alat bukti penetapan tersangka belum memenuhi ketentuan hukum.
Kemendagri memetakan daerah yang berpotensi kesulitan membayar gaji ASN akibat pemangkasan dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2026.