BGN Sebut MBG Sasar 36 Juta Penerima Manfaat

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

BGN juga mencatat lebih dari 12.500-an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Capaian lebih dari 12.500-an SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dadan menambahkan perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," katanya.

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi penanda konsistensi pemerintah dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi nasional.

Program MBG disebut sebagai salah satu inisiatif paling berdampak yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini juga terbukti membuka lapangan kerja secara luas di berbagai daerah. Dadan mengemukakan banyak tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan.

Tak hanya itu, lanjutnya, hadirnya ribuan pemasok bahan pangan dan logistik di tingkat lokal turut melahirkan wirausaha baru, utamanya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan.

"Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai pemasok maupun penyedia jasa pendukung," ucap Dadan.

Selain itu program ini juga memicu munculnya industri turunan, seperti produsen ompreng, alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk mendukung keamanan pangan. Industri-industri ini, menurut Dadan, menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem MBG di masa mendatang.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendapat dukungan masyarakat.

"BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Hida.

Dalam aspek komunikasi publik, lanjut Hida, BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara