Jokowi Sebut KPK Butuh Dewan Pengawas

Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mangatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan Dewan Pengawas untuk menyeimbangkan kinerja lembaga antirasuah.

"Perihal keberadaan Dewan Pengawas memang perlu karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi, hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Jokowi mencontohkan jabatan Presiden yang diawasi oleh DPR dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara.

"Dewan Pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik," tegasnya.

Kepala Negara menyetujui adanya Dewan Pengawas yang akan dibahas dalam rancangan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengusulkan nantinya Dewan Pengawas KPK nantinya diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. "Dan bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif," papar dia.

Jokowi ingin Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden. Nantinya, Dewan Pengawas juga akan dijaring dari proses seleksi sama seperti Pansel Capim KPK.

"Saya ingin memastikan trasisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum ada keberadaan Dewan Pengawas," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com