Gibran Mundur, Rapat Paripurna DPR Bahas HMP Dibatalkan
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.
Jusuf Kalla./Antara-Mohammad Ayudha
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah tudingan bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak lain terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tuduhan yang menyebut JK memberikan Rp5 miliar, menurutnya, tidak benar.
"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," tegas JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/4/2026).
JK menyatakan akan melaporkan tudingan tersebut ke Bareskrim Polri melalui pengacaranya pada Senin (6/4) untuk meluruskan informasi yang menyesatkan. Pengacaranya, Abdul Haji Talaohu, menyebut laporan itu kemungkinan terkait pencemaran nama baik.
JK menegaskan tidak pernah terlibat dalam polemik isu ijazah Jokowi maupun berhubungan dengan Roy Suryo atau Rismon Sianipar. Pertemuan yang digelar di kediamannya pada bulan Ramadhan lalu, kata JK, hanya membahas saran terkait kondisi bangsa dengan sejumlah akademisi dan profesional, tanpa kaitan isu ijazah.
"Itu terbuka, pembicaraan hanya mengenai saran kebijakan untuk Bapak Presiden (Prabowo). Tidak ada kaitan dengan polemik ijazah Jokowi," jelas JK.
Abdul menambahkan, JK sebenarnya enggan mengurusi hal-hal "remeh-temeh", namun karena isu tersebut mendapat perhatian publik, langkah laporan dianggap perlu. "Pak JK menyampaikan ini fitnah dan harus disikapi serius," ujar Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.
IHSG menguat 1,78% ke 5.344,41 pada Jumat. Seluruh 11 sektor saham menghijau di tengah sentimen global dan domestik.
Microsoft 365 mengalami gangguan global. BSSN mengeluarkan 8 langkah mitigasi dan imbauan keamanan untuk mencegah serangan phishing.
PNBP hingga Oktober 2026 mencapai Rp551,8 triliun atau 120% target APBN. Penertiban kawasan hutan menyumbang lebih dari Rp55 triliun.
Kebun Amarilis Patuk mulai bermekaran setelah terlambat akibat kemarau panjang. Hingga 1.000 pengunjung datang setiap hari.
Prabowo dijadwalkan bertemu pimpinan parpol membahas calon pengganti Gibran. Presiden memiliki waktu hingga 27 November 2026.