Jalan Berliku Firli Bahuri Pimpin KPK : Penasehat KPK Mundur, Polisi Mendukung

Harianjogja.com, JAKARTA-- Ada nafas baru dalam hidup Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (13/9/2019). Lembaga antirasuah ini memiliki pemimpin baru hasil seleksi.

Sebelumnya, sekitar awal bulan September muncul sebuah petisi berisi penolakan beberapa nama calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang namanya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Belum jelas siapa yang menginisiasi petisi itu, namun petisi penolakan beberapa nama calon Pimpinan KPK tersebut diklaim oleh Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo telah ditandatangani 1.000 orang karyawan KPK. Yudi menegaskan mereka tidak ingin memiliki pemimpin bermasalah di kemudian hari.

Tidak hanya Wadah Pegawai KPK yang menolak beberapa nama calon pimpinan KPK tersebut. Kelompok yang kerap mengatasnamakan dirinya sebagai koalisi pun turut serta menolak, seperti Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan Koalisi Kawal Capim KPK. 

Bisnis Indonesia mencoba mengkonfirmasi siapa nama calon pimpinan KPK yang memiliki masalah integritas tersebut ke peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)-salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi - Kurnia Ramadhan. Namun, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban tegas karena tidak ingin dipidanakan.

"Itu tidak mungkin kita sebutin, bisa kena (pasal) 310 KUHP nanti," tuturnya kepada Bisnis.

Kurnia juga tidak mau memberikan nama calon pimpinan KPK yang memiliki integritas dan ideal versi ICW.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memprediksi nama itu mengarah kepada Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol Firli Bahuri dan Wakil Kepala Bareskrim Komjen Pol Antam Novambar.

Namun, karena Komjen Pol Antam Novambar tidak lolos seleksi, maka hanya tersisa Irjen Pol Firli Bahuri dari institusi Polri yang mengikuti tes seleksi tersebut hingga namanya terpilih di DPR RI sebagai Pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Ironisnya, dalam beberapa jumpa pers oknum KPK itu tidak menyebutkan bukti-bukti tuduhan mereka secara konkret, kapan sidang etiknya, keputusan dari sidang itu apa, tuduhan mereka itu mengarah pada pembunuhan karakter," kata Neta.

Dampak dari terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri sebagai  pimpinan KPK, Penasihat KPK Tsani Annafari resmi mengundurkan diri dari posisinya per hari ini sesuai dengan janjinya. 

Tsani tidak hanya protes mengenai pemimpin KPK yang melanggar kode etik, ia juga bersikap untuk menjalankan janji yang disampaikan sebelum Firli Bahuri terpilih jadi Pimpinan KPK yaitu mengundurkan diri.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengapresiasi keputusan DPR yang telah melaksanakan proses penentuan calon Pimpinan KPK secara demokratis.

Dedi optimistis kerja sama KPK dengan Kepolisian akan semakin baik di kemudian hari, karena ada perwira tinggi Polri yang terpilih jadi Pimpinan KPK.

"Tentunya Polri sangat menghargai, kemudian juga memberikan apresiasi kepada anggota DPR yang sudah melaksanakan proses penentuan Capim KPK itu secara langsung dan akuntabel," tutur Dedi.

Berkaitan dengan sejumlah tuduhan negatif kepada Firli menurut Dedi hal itu masih bersifat dugaan dan belum terbukti. Dedi tidak mau berkomentar lebih jauh ihwal adanya kubu yang menolak dan menerima calon Pimpinan KPK terpilih hari ini.

"Saya tidak berani menilai Internal KPK, karena itu bukan kapasitas kami. Namun yang jelas, secara konstitusional hubungan kami yaitu Polri dan KPK sangat solid sampai saat ini," ujar Dedi.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Firli mengaku tidak memiliki niat untuk melemahkan KPK jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK, karena dia sudah bertugas selama 1 tahun 2 bulan di sana. Bahkan Firli mengaku sudah menyiapkan inovasi dan strategi pemberantasan korupsi yang efektif di sejumlah makalah yang dibuat dan diserahkan ke Pansel Capim KPK.

"Saya sudah lama di sana. Tidak ada upaya untuk melemahkan KPK, tidak ada. Justru kita akan buat KPK semakin kuat. Kita semua sama-sama cinta KPK dan NKRI," tutur Firli.

Sumber : Bisnis.com