Pemerintah Anggarkan Rp639,6 Triliun untuk 43 Program Bansos

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp639,6 triliun untuk menjalankan 43 program perlindungan sosial pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus menekan angka kemiskinan.

Muhaimin mengatakan sebanyak 33,1 juta keluarga telah menerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial dalam dua tahun terakhir. Bantuan yang disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, serta bantuan beras dan minyak goreng.

"Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp639,6 triliun untuk 43 program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran keluarga, antara lain PKH bagi 10 juta keluarga, bantuan sembako bagi 17,6 juta keluarga, serta bantuan beras dan minyak goreng bagi 33,1 juta keluarga," kata Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Muhaimin menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau, Kamis.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), perlindungan sosial tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi.

Kemiskinan Ditargetkan Turun Menjadi Maksimal 5 Persen

Muhaimin menyampaikan angka kemiskinan nasional pada 2025 turun menjadi 8,07 persen, dibandingkan 9,03 persen pada Maret 2024.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi maksimal 5 persen pada 2029. Pada tahun yang sama, pemerintah juga menargetkan terciptanya 10 juta orang yang bekerja dan berusaha.

Selain menyalurkan bantuan, pemerintah berupaya membantu keluarga penerima manfaat agar dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Kemenko PM mencatat sebanyak 199.929 keluarga telah graduasi dari bantuan sosial, sedangkan 78.337 keluarga memperoleh dukungan melalui program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.

Muhaimin juga menyoroti besarnya cakupan persoalan kemiskinan yang perlu ditangani pemerintah.

"Kita memiliki tanggung jawab sebesar 22,93 juta jiwa, 88 kabupaten lokasi kemiskinan, kemudian terdapat 16.550 desa yang harus terus kita perhatikan," kata Muhaimin Iskandar.

Sekolah Rakyat untuk Memutus Rantai Kemiskinan

Pemberdayaan keluarga turut dilakukan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus mendorong orang tua mereka membangun kemandirian ekonomi.

Melalui pendekatan tersebut, upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya menyasar kondisi ekonomi keluarga saat ini. Pemerintah juga berupaya membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

Muhaimin menegaskan perubahan pendekatan dalam penanganan kemiskinan membutuhkan konsistensi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mendukung keluarga agar semakin mandiri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara