Panas Bumi Ungaran Dikembangkan, PLN Siapkan PLTP 55 MW
PLN mendapat penugasan mengembangkan WKP Ungaran hingga 55 MW. Proyek masih dalam tahap studi dengan kajian lingkungan dan sosial.
Mahfud MD. /Sntarafoto-Reno Esnir
Harianjogja.com, JOGJA- Batalnya Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi dianggap karena posisinya membahayakan kepentingan politik pada 2024.
Mahfud MD yang gagal menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi untuk Pilpres 2019, menyisakan tanda tanya bagi publik.
Pasalnya, sebelum Jokowi memilih Maruf Amin sebagai cawapres, Mahfud MD disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sebagai calon RI 2.
Bahkan, Mahfud MD telah mengurus sejumlah persyaratan menjadi cawapres, termasuk pengukuran baju yang bakal menjadi seragam ketika deklarasi serta berkampanye.
Mahfud MD juga berada di Restoran Tesate, Menteng, yang hanya berjarak selemparan batu dengan Restoran Plataran—tempat Jokowi rapat bersama Koalisi Indonesia Kerja guna menetapkan cawapres, Kamis (9/8/2018) sore.
Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Titin Purwaningsih mengatakan, ”drama politik” itu menunjukkan upaya partai-partai koalisi untuk memperhitungkan kalkulasi politik jangka pendek maupun jangka panjang kalau Mahfud MD jadi cawapres.
"Kalau saya melihatnya ya, kalau dari kacamata politik, ini hal biasa. Partai politik mempunyai kalkulasi politik baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Titin kepada Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Jumat (10/8/2018).
Ia menjelaskan, kalau Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi, bisa jadi yang bersangkutan bakal maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Kalau hal itu terjadi, menurut Titin, maka berdampak buruk bagi partai-partai pendukung Jokowi. Sebab, partai-partai pendukung bakal menyiapkan calon pengganti Jokowi pada Pilpres 2024.
"Posisi wapres berpeluang besar berlanjut menjadi capres. Sementara partai-partai pendukung tampak punya sosok yang sejak sekarang dipersiapkan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024,” kata Titin.
Sementara dalam kalkulasi politik jangka pendek, Mahfud MD hanya bisa mendulang suara pemilih pada Pilpres 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
PLN mendapat penugasan mengembangkan WKP Ungaran hingga 55 MW. Proyek masih dalam tahap studi dengan kajian lingkungan dan sosial.
Polri memanfaatkan data satelit dan Crisis Monitoring Center untuk mempercepat deteksi karhutla selama Operasi Aman Nusa II 2026.
Politik uang di Magelang dicegah lewat 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan dengan penguatan peran masyarakat.
Data center BDx Jatiluhur disetop sementara. Ekonom menyoroti kepastian regulasi, kebutuhan air, listrik, dan keberlanjutan investasi.
DPR akan mempertemukan pengelola SPPG dengan Kepala BGN Sudaryono pada Senin (5/10) membahas moratorium dapur MBG.
El Nino dan karhutla menekan produksi pangan Nabire. Harga cabai naik dan inflasi September 2026 mencapai 2,82 persen.