Advertisement
Mahfud MD Didepak dari Cawapres, Benarkah Posisinya Membahayakan Perpolitikan 2024?
Mahfud MD. - Sntarafoto/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Batalnya Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi dianggap karena posisinya membahayakan kepentingan politik pada 2024.
Mahfud MD yang gagal menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi untuk Pilpres 2019, menyisakan tanda tanya bagi publik.
Advertisement
Pasalnya, sebelum Jokowi memilih Maruf Amin sebagai cawapres, Mahfud MD disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sebagai calon RI 2.
Bahkan, Mahfud MD telah mengurus sejumlah persyaratan menjadi cawapres, termasuk pengukuran baju yang bakal menjadi seragam ketika deklarasi serta berkampanye.
BACA JUGA
Mahfud MD juga berada di Restoran Tesate, Menteng, yang hanya berjarak selemparan batu dengan Restoran Plataran—tempat Jokowi rapat bersama Koalisi Indonesia Kerja guna menetapkan cawapres, Kamis (9/8/2018) sore.
Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Titin Purwaningsih mengatakan, ”drama politik” itu menunjukkan upaya partai-partai koalisi untuk memperhitungkan kalkulasi politik jangka pendek maupun jangka panjang kalau Mahfud MD jadi cawapres.
"Kalau saya melihatnya ya, kalau dari kacamata politik, ini hal biasa. Partai politik mempunyai kalkulasi politik baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Titin kepada Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Jumat (10/8/2018).
Ia menjelaskan, kalau Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi, bisa jadi yang bersangkutan bakal maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Kalau hal itu terjadi, menurut Titin, maka berdampak buruk bagi partai-partai pendukung Jokowi. Sebab, partai-partai pendukung bakal menyiapkan calon pengganti Jokowi pada Pilpres 2024.
"Posisi wapres berpeluang besar berlanjut menjadi capres. Sementara partai-partai pendukung tampak punya sosok yang sejak sekarang dipersiapkan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024,” kata Titin.
Sementara dalam kalkulasi politik jangka pendek, Mahfud MD hanya bisa mendulang suara pemilih pada Pilpres 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aksi Panggul Beras Dikritik, Zulhas Tetap Prioritaskan Bantuan
Cuaca Nataru 2025 Diprediksi Ekstrem, BMKG Keluarkan Peringatan
BNPB Kirim 56 Ton Bantuan ke Tiga Provinsi Sumatera
Kemkomdigi Temukan 1.890 Konten Hoaks dalam Setahun
Advertisement
DPRD Aceh Selatan Proses Pencopotan Bupati Mirwan MS
Kemendiktisaintek Siapkan Rp75,9 M untuk Kampus Korban Banjir Sumatera
Prabowo Perintahkan HGU Dicabut Demi Percepatan Huntara
Dua Relawan Tewas akibat Truk Bantuan Rem Blong di Aceh Timur
Konflik Memanas, Thailand Bombardir Pos Kamboja dengan F-16
Advertisement
Kemenhut Segel 7 Subjek Hukum Perusak Hutan Sumatera
KLH Panggil 8 Entitas Diduga Perparah Banjir Sumatra
China Klaim Aksi Jet J-15 Sesuai Hukum Internasional
Cuaca Ekstrem Nataru, Menhub Perketat Pengawasan Pelayaran
Kemenkes Kerahkan Dokter Magang dan Spesialis ke Sumatera
Advertisement
KPK Tak Persoalkan Dewas Periksa Penyidik soal Bobby Nasution
Berita Pilihan
Advertisement
Arus ke Wisata Dominasi Nataru, Dishub DIY Siapkan Rekayasa Lalin
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Salmiati Selamatkan Ratusan Kucing Korban Banjir Sumbar
- PDIP DIY Gelar Konferda-Konfercab Serentak, Nuryadi Kembali Pimpin DPD
- Dua Peserta Siksorogo Lawu Ultra Meninggal, Polisi Selidiki
- Daihatsu November 2025: Gran Max dan LCGC Tembus Penjualan Tertinggi
- Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir
- Becoming Human Raih Golden Hanoman di JAFF 2025
- Pakar UMY Jelaskan Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Bencana Nasional
Advertisement
Advertisement
