Sekolah Mahal Disorot, MBG Mulai Disisir Ulang

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional membentuk tim optimalisasi untuk menata ulang penyaluran Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran, menyusul temuan di lapangan bahwa sebagian penerima manfaat belum benar-benar membutuhkan atau bahkan tidak menghabiskan menu yang diberikan.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pembentukan tim itu berangkat dari inspeksi mendadak dan investigasi ke sejumlah sekolah serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jakarta untuk memastikan kualitas Program MBG membaik.

Nanik menjelaskan tim tersebut dibentuk atas izin Kepala BGN Dadan Hindayana dan berisi tim investigasi di bawah dirinya, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan.

Menurut dia, tim akan terlebih dahulu menyisir penerima manfaat di DKI Jakarta sebelum bergerak ke daerah lain.

"Nanti sekolah-sekolah swasta mahal akan diberitahu bahwa tidak akan diberikan MBG, sementara untuk sekolah negeri yang berada di kawasan elit, karena sifatnya heterogen, akan diberikan kuesioner yang menyatakan siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak," ujar Nanik melalui akun Instagram resmi @nanik_deyang yang dikutip dari Jakarta, Senin.

Ia menegaskan langkah itu diambil agar MBG diberikan kepada siswa yang memang mau menerima dan membutuhkan, sekaligus mencegah pemborosan anggaran negara akibat makanan terbuang atau menjadi food waste.

"Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan [food waste] akibat tidak dimakan siswa," paparnya.

Nanik mengaku saat berkeliling ke beberapa sekolah di Jakarta, ia mendapati sejumlah ompreng tidak dimakan oleh siswa.

Ia menyebut salah satu alasan yang muncul adalah menu yang dianggap monoton.

"Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta, agak nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan dengan alasannya 'bosan lauknya telur terus', kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya lebih enak makan di kantin," ucap Nanik.

Ia menambahkan, beberapa anggota DPR juga memberi masukan agar sekolah-sekolah mahal dengan mayoritas siswa dari kalangan mampu tidak diberikan MBG.

Hal serupa, kata dia, juga berlaku untuk sekolah negeri yang siswanya banyak berasal dari kalangan mampu, sebab sebagian di antaranya sudah membawa bekal yang lebih baik atau uang saku untuk jajan di kantin.

"Mereka mengatakan mubazir, karena tidak dimakan, dan kadang dibawa pulang lalu dikasih ke asisten rumah tangganya," ucap Nanik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara