KSP Nasari Dorong Kemandirian Koperasi Desa/Kelurahan

Harianjogja.com, JOGJA—Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan ini diikuti 188 peserta dari 84 KDKMP di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Selasa (10/2/2026).

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ir. Setyo Hastuti, MP, mengatakan Bimtek ini bertujuan mempercepat operasional gerai KDKMP.

“Melalui Bimtek ini, KDKMP diharapkan tidak pasif dalam menjalankan operasional gerai. Dengan dukungan KSP Nasari sebagai kakak asuh, pengembangan dan kemandirian koperasi di tingkat desa bisa lebih cepat,” ungkap Hastuti saat membuka kegiatan.

Hastuti menambahkan, melalui skema kolaborasi “Collab-Coop”, KSP Nasari akan mendampingi KDKMP dalam pelatihan usaha, komitmen simpan pinjam, dan kemitraan usaha.

Sementara itu, Ketua KSP Nasari, Frans Meroga Panggabean, menegaskan komitmen koperasi tidak hanya sebagai fasilitator pelatihan, tapi juga mitra pendamping pengembangan model bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta akses permodalan. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi bagi kebutuhan KDKMP.

“Salah satu program Collab-Coop yang diandalkan KDKMP untuk mencetak laba adalah menjadi supplier bahan makanan bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan modal dari KSP Nasari,” jelas Frans.

Frans menambahkan, peluang KDKMP menjadi supplier dapur MBG akan didukung akses permodalan, sehingga bisa menjadi sumber keuntungan yang rutin, baik bulanan maupun mingguan.

Perpres MBG Dorong Pelibatan KDKMP

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Pasal 38 menyebut dapur MBG wajib memprioritaskan penggunaan produk lokal dan pelibatan aktif KDKMP.

Namun, dalam sesi tanya jawab, peserta Bimtek menyebut masih banyak dapur MBG yang resisten terhadap KDKMP sebagai supplier, khususnya bahan pangan segar.

“Resistensi dapur MBG terhadap supplier baru, terutama dari KDKMP, dipicu faktor teknis, operasional, dan manajerial. Meski Badan Gizi Nasional mendorong pelibatan UMKM lokal, dapur sering enggan mengganti supplier lama,” ujar salah satu peserta.

Menanggapi hal tersebut, Frans yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) mengatakan, Pasal 43 dan 48 Perpres 115/2025 mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keterlibatan KDKMP dalam memasok bahan pangan MBG.

“Pasal 43 mengatur peran pemerintah daerah, sedangkan Pasal 48 mengatur peran Kementerian Koperasi. Intinya sama, pelibatan aktif KDKMP wajib didorong dan diprioritaskan,” jelas Frans.

Frans menegaskan, semua pihak harus bekerja sama mengatasi resistensi ini dan melaksanakan program MBG dengan hati nurani, bukan hanya berorientasi bisnis.

Beberapa waktu lalu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan membekukan izin dapur MBG yang menolak pasokan dari petani, peternak, UMKM, maupun KDKMP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News