Advertisement
Protes di Rumah Pejabat Inggris Bisa Kena Penjara
Foto ilustrasi demonstrasi. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebuah aturan baru yang signifikan telah berlaku di Inggris yang secara ketat membatasi aksi protes di depan rumah para pejabat publik.
Aturan ini, yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris pada Selasa (4/11/2025), bertujuan untuk menghentikan bentuk intimidasi dan penyalahgunaan yang kian marak terhadap figur publik di negara tersebut.
Advertisement
RIA Novosti mengungkapkan, berdasarkan perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Crime and Policing, kepolisian kini diberikan kewenangan yang diperkuat untuk mengatasi permasalahan ini.
Kementerian Dalam Negeri menuturkan bahwa perubahan ini mencakup tindak pidana baru yakni melakukan protes di depan rumah seseorang yang sedang memegang jabatan publik dengan tujuan memengaruhi mereka dalam menjalankan tugas atau aspek kehidupan pribadinya.
BACA JUGA
Pelaku pelanggaran terhadap aturan pembatasan protes di rumah pejabat ini dapat dikenakan hukuman berat, yakni penjara hingga enam bulan.
Undang-undang baru ini diberlakukan sebagai respons atas meningkatnya kasus pelecehan dan intimidasi terhadap pejabat publik di Inggris.
Data dari Komisi Pemilihan Umum Inggris, lebih dari separuh kandidat dalam pemilihan umum tahun lalu mengalami beberapa bentuk intimidasi. Sementara, Survei Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menemukan bahwa hampir semua anggota parlemen (96%) mengalami setidaknya satu insiden pelecehan atau intimidasi yang berdampak buruk terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan tugas.
Langkah perlindungan ini diperkenalkan berdasarkan rekomendasi dari Defending Democracy Taskforce pemerintah Inggris, dan diharapkan dapat membantu mengatasi pelecehan yang dialami oleh para pejabat publik.
Media Inggris melaporkan bahwa aturan pembatasan ini mencakup berbagai individu yang memegang jabatan publik, termasuk pejabat kota, anggota parlemen, anggota majelis tinggi, dan individu lain yang mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
Advertisement
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
Duka Kekerasan Yahukimo, Kepala Suku Kamoro Ajak Papua Menjaga Damai
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Advertisement
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
Pembangunan Konservasi Burung di Purwosari Ditarget Selesai 2029
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Tolak Pengosongan
- Ratusan Peserta Ramaikan Festival PCA Aisyiyah Ngampilan Jogja
- Rencana Trans Jogja ke Wonosari Terkendala Anggaran dan Regulasi
- DPR Bantah Pelanggaran Proses Pemilihan Hakim MK Adies Kadir
- Anggaran Jalan dan Jembatan Bantul 2026 Disesuaikan, Ini Penyebabnya
- FFI Pastikan Hector Souto Tangani Timnas Futsal hingga 2028
- Apple Garap Dukungan Chatbot AI di CarPlay, ChatGPT hingga Gemini
Advertisement
Advertisement
