Inflasi Daerah Menguat, Mendagri Tekankan Sinergi dengan Bulog

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti daerah yang inflasinya tinggi dan meminta kepala daerah memperkuat sinergi dengan BPS, Bulog, serta Bank Indonesia agar stabilitas harga tetap terjaga.

Mendagri mengatakan koordinasi ini dibutuhkan untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi, sekaligus langkah pengendaliannya.

“Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha, seperti Kadin atau Apindo untuk mencari penyebabnya apa,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Menurut Mendagri, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor. Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu. “Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” tuturnya.

Tito mengatakan capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara year on year pada Agustus 2025. Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.

BACA JUGA: Fungsi Diambil Danantara, Ada Opsi Kementerian BUMN Jadi Badan

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan angka inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harganya tidak mampu menutup biaya produksi.

Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen juga akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.

“Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 (persen) ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” ujar Mendagri.

Namun, ia juga mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat. Untuk itu, Mendagri mendorong agar kepala daerah lebih intens melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Di sisi lain, ia juga menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025. Ia mengatakan, harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan.

Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025. Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.

“Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” katanya.

Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Mendagri menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.

Pada minggu keempat Agustus 2025 kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah, namun pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.

Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara