Prabowo Segera Teken Keppres Jampidsus Definitif
Presiden Prabowo segera menetapkan Jampidsus definitif setelah usulan nama calon pejabat memasuki tahap akhir pembahasan di TPA.
Foto ilustrasi Gedung DPR. /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA—Akan ada reformasi untuk DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk membuat DPR RI lebih baik dan transparan.
"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurut dia, para Pimpinan DPR juga sudah saling berkoordinasi untuk menyampaikan hal yang sudah dan akan dilakukan, diantaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gaji dan tunjangan, serta moratorium kunjungan kerja luar negeri maupun dalam negeri.
Selain itu, dia mengatakan DPR juga akan mendukung pembentukan tim investigasi dugaan makar serta mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. "Serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR," kata dia.
BACA JUGA: Setiap RW di Jogja Ditargetkan Miliki Dua Biopori Jumbo
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memahami bahwa pemicu atas permasalahan politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir adalah DPR RI itu sendiri. Dia memastikan DPR berkomitmen untuk berbenah, memperbaiki, dan mengevaluasi.
Bahkan, kata dia, perbaikan itu pun sudah dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025, di mana tunjangan perumahan bagi Anggota DPR RI dihapus. Nantinya, kata dia, Pimpinan DPR RI akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi untuk membenahi DPR, karena sudah menjadi kegelisahan masyarakat.
"Dan akan diumumkan ke publik, jadi nanti dari hasil itu semua DPR akan umumkan ke publik. DPR sekali lagi mendengarkan memahami situasi keadaan rakyat kita semua," kata Saan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Presiden Prabowo segera menetapkan Jampidsus definitif setelah usulan nama calon pejabat memasuki tahap akhir pembahasan di TPA.
Bakom menegaskan tata letak Sidang Kabinet Paripurna dirancang untuk memudahkan arahan Presiden Prabowo, bukan terkait kedudukan Wapres Gibran.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti menilai terdapat dugaan penggunaan skema safe house dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah.
Merawat rekam jejak perjalanan sejarah dari masa kolonial hingga era modern, Ambarrukmo Group resmi meluncurkan buku edisi kedua
Pemkot Jogja membentuk patroli sungai, memasang CCTV dan lampu untuk menindak pembuangan sampah liar di Sungai Code dan Gajah Wong.
Pembahasan mengenai pola asuh merupakan kelanjutan dari isu stunting yang selama ini banyak mendapat perhatian.