Pemerintah Klaim Penanganan Karhutla Tak Lambat, Ini Alasannya

Newswire
Newswire Kamis, 22 Oktober 2026 16:47 WIB
Pemerintah Klaim Penanganan Karhutla Tak Lambat, Ini Alasannya

TNI AU memadamkan karhutla di beberapa titik lokasi bencana di Palembang dengan menggunakan metode \"water bombing\", Sabtu (22/8/2026). ANTARA/Ho-Humas TNI AU\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak berjalan lambat. Menurut dia, masih terdeteksinya titik api meskipun pemadaman telah dilakukan berkaitan dengan sejumlah faktor, mulai dari kondisi kekeringan hingga aktivitas manusia.

Sugiono mengatakan fenomena El Nino turut memengaruhi terjadinya karhutla. Namun, ia menilai aktivitas manusia menjadi pemicu utama kebakaran yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Selain kondisi kekeringan akibat El Nino yang juga berpengaruh, tetapi yang terbesar adalah bahwa karhutla ini merupakan suatu keadaan yang pemicu utamanya adalah aktivitas manusia," kata Sugiono saat konferensi pers di Kantor Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Pemerintah, lanjut Sugiono, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak karhutla sekaligus mendukung upaya pemadaman di lapangan.

Pemerintah Alokasikan Rp1,235 Triliun untuk Penanganan Karhutla

Sugiono menjelaskan, dukungan pemerintah mencakup pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Bantuan yang disalurkan antara lain berupa masker dan oksigen portable.

Pemerintah juga memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan agar dapat menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Selain bantuan untuk warga, pemerintah memprioritaskan kebutuhan petugas yang bertugas memadamkan api. Dukungan tersebut mencakup penambahan perlengkapan keselamatan serta sarana yang dibutuhkan untuk menangani kebakaran.

Menurut Sugiono, sarana yang disiapkan meliputi alat perlengkapan diri atau alat pelindung diri, pompa air, tangki air, dan selang pemadaman. Pemerintah juga menyediakan alat suntik air untuk lahan gambut, membuat sumur bor, serta mendukung operasional mobilisasi personel.

Berbagai kebutuhan itu disiapkan untuk menunjang kegiatan pemadaman sekaligus penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat.

Pemerintah Tekankan Kolaborasi Berbagai Pihak

Sugiono menilai penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak hanya mengandalkan instansi pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan relawan.

"Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai unsur yang ada, baik itu pemerintah, dalam hal ini BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, kemudian masyarakat setempat, dan juga relawan-relawan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mengatasi semua ini," ujarnya.

Ia juga menyebut peluang kerja sama dengan kalangan akademik terbuka untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan terkait karhutla. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

Bantuan Asing Masih Dipertimbangkan

Terkait tawaran bantuan dari negara lain, Sugiono mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan berbagai opsi. Masukan dari sejumlah pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), turut menjadi bahan pertimbangan.

Menurut dia, pemerintah sejauh ini masih dapat memenuhi kebutuhan penanganan karhutla. Meski demikian, upaya yang telah berjalan akan terus ditingkatkan, sementara pertimbangan teknis akan disampaikan oleh lembaga terkait.

"Karena sejauh ini, semuanya bisa kita penuhi, dan tentu saja upaya-upaya yang kita lakukan juga akan terus kita tingkatkan, dan tentu saja nanti pertimbangan-pertimbangan teknisnya juga akan diberikan oleh badan-badan terkait," jelasnya.

Sugiono turut menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang telah menawarkan bantuan untuk menangani karhutla di Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia akan melakukan koordinasi melalui jalur diplomatik maupun komunikasi langsung antarkepala negara. Langkah tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menanggapi tawaran bantuan internasional.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah menyatakan penanganan karhutla akan terus ditingkatkan. Pemadaman di lapangan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, serta dukungan terhadap petugas menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan di tengah masih terdeteksinya titik api.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online