Diprotes Susi Pudjiastuti, KDM Sepakat Izin KJA Dievaluasi

Harianjogja.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) meminta izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai Kabupaten Pangandaran dievaluasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Izin KJA tersebut diprotes oleh mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Dedi Mulyadi menilai Pantai Pangandaran sudah sejak lama dikenal sebagai pantai wisata, bukan budidaya ikan. Dia pun bisa memahami protes yang diajukan mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti soal pembangunan KJA.

"Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basic-nya pariwisata, kita hormati itu dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain," katanya dikutip Jumat (8/8/2025). 

Ia menegaskan izin KJA yang sudah dikeluarkan KKP, harus dilakukan evaluasi agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik. "Ini pandangan saya dari sisi konservasi, sebagai orang yang memahami ekologi menurut saya perlu dievaluasi," katanya. 

BACA JUGA: Pemerintah Prancis Kutuk Israel Ingin Duduki Gaza

Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak pemberian izin KJA pada tiga perusahaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Aksi penolakan Susi terekam dalam video dan viral di media sosial. Susi yang merupakan warga Pangandaran, turut menghadiri rapat pembangunan kavling izin KJA di pantai timur Pangandaran. Namun, Susi tiba-tiba meninggalkan ruangan rapat atau walkout karena merasa keberatan.

Kekesalan Susi pun disampaikan melalui ciutan akun X pribadinya yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di pantai timur Pangandaran. Di mana ternyata pantai timur Pangandaran sudah diberikan izin kepada 3 Perusahaan untik membuat KJA," ujarnya.

Susi menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto yang diucapkan saat datang ke kediamannya dan menikmati laut sambil menaiki perahu. "Dulu Bapak Presiden Prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, Rinny Cempaka, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai informasi terkait tata ruang KJA di Pangandaran. 

BACA JUGA: Lumajang Tidak Aman dan Marak Curanmor, Ribuan Mahasiswa KKN Kolaboratif Ditarik

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat berupaya menerapkan langkah-langkah strategis guna memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan adil,” ujar Rinny dalam pernyataan resminya pada Rabu (6/8/2025).  

Rinny menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengevaluasi seluruh masukan dan data yang telah diperoleh. Kajian ini bertujuan untuk menilai dampak tata ruang terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. “Selain itu, kami juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal,” ucapnya.  

DKP Jabar akan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Hal ini termasuk mendorong proses revisi dan peninjauan ulang perizinan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) oleh KKP terkait KJA di wilayah tersebut. “Semua pertimbangan, termasuk aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi, akan menjadi prioritas,” ucapnya.  

DKP Jabar akan berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP guna memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

“Koordinasi ini mencakup pembahasan mengenai penerbitan KKPRL di Pangandaran serta upaya penyelarasan dengan rencana zonasi wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan,” kata Rinny.  

Melalui berbagai upaya ini, Rinny menegaskan komitmen DKP Jabar untuk menciptakan tata kelola ruang laut di Pangandaran yang transparan, melibatkan partisipasi publik, dan berfokus pada kelestarian sumber daya laut serta pengembangan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat jangka panjang.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News