Advertisement
Enam Produsen Beras Ini Dipanggil Kejagung Terkait Beras Oplosan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) Kejaksaan Agung (Kejagung) panggil enam produsen beras guna menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menindak tegas pengoplos beras.
BACA JUGA: Soal Beras Oplosan, Presiden Prabowo Sebut Pelaku Serakah
Advertisement
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut, enam perusahaan itu adalah PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
“Tim Satgasus P3TPK telah memulai melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Anang mengatakan bahwa satgas telah memanggil enam perusahaan tersebut untuk menjalani pemeriksaan penyelidikan pada Senin (28/7).
Terkait temuan awal maupun substansi penyelidikan, Anang tidak bisa mengungkapkannya.
Dengan adanya penyelidikan ini, Kejaksaan berharap ekosistem distribusi dan penjualan beras sesuai akan kembali sesuai dengan ketentuan yang ada.
Adapun Polri melalui Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti produsen beras yang melanggar standar mutu dengan proses penyidikan.
Anang memastikan bahwa Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Gugus Ketahanan Pangan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan temuan produsen beras nakal.
“Makanya, nanti ada perlunya komunikasi dan koordinasi,” ujarnya menegaskan.
Diketahui, pada Senin (21/7), Presiden Prabowo dalam kegiatan peluncuran 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.
"Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan dinikmati segelintir kelompok usaha.
Kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan.
Presiden meyakini Jaksa Agung dan Kapolri memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia serta terhadap kedaulatan negara.
Menurut Presiden, selama masih memiliki kesempatan, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.
"Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita," tegas Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tingkat Kemiskinan di Perkotaan Naik karena Jumlah Orang Setengah Pengangguran, Ini Penjelasan BPS
- Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Riza Chalid Mangkir dari Panggilan Pertama
- Siswa dari 10 Sekolah di Kupang Keracunan MBG, BPOM Lakukan Penyelidikan
- Jumlah Warga Thailand yang Tewas Akibat Serangan Roket Kamboja Jadi 15 Orang
- 2.011 Warga Mengungsi Setelah Poso Diguncang Gempa Semalam
Advertisement

Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Sabtu 26 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Advertisement

Dubes RI untuk Kanada Muhsin Syihab Temui Pahlawan Budaya Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Merasa Diancam DJ Panda Terkait Kehamilan, Erika Carlina Melapor Polda Metro Jaya
- Bapanas: Penindakan Beras Oplosan untuk Melindungi Masyarakat
- DK PBB Diminta Bahas Perang Kamboja vs Thailand
- KPK Temukan Modus Korupsi Tambang dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- DPR Akan Mengkaji Usulan Perubahan Bandara VIP IKN Jadi Komersial
- Hasto PDIP Divonis Jumat Hari Ini, Begini Respons KPK
- Gandeng OMG, AIOPOX Percepat Ekspansi di Asia Tenggara
Advertisement
Advertisement