Advertisement
Sidang PBB Bahas Palestina untuk Galang Dukungan Banyak Negara

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York, Hari Prabowo, menyampaikan sesi mengenai Palestina pada rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberi pengakuan terhadap Negara Palestina.
PBB akan menyelenggarakan sesi khusus mengenai Palestina pada 22 September. Bertajuk ‘Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’, konferensi akan berlangsung selama tiga jam yang dimulai pada pukul 15.00-18.00 waktu setempat.
Advertisement
“High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap state of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” kata Deputi Bowo dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, Sabtu.
BACA JUGA: Kisah Korban Longsor Tambang Freeport, Sempat Cuti di Agustus
Bowo menuturkan konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi berupaya untuk membuat posisi Palestina, di mata dunia, setara dengan Israel, sehingga tercipta kedamaian di kawasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia.
Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina, ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia sebagai core group atau kelompok inti untuk menggalang pengakuan negara Palestina.
“Main inisiatornya itu adalah Prancis sama Saudi, tapi ada core group. Nah Indonesia salah satu dari core group-nya, ini total ada 19. Nah 19 ini, terus terang saja, di luar layar juga melakukan berbagai upaya untuk menggalang sebanyak mungkin negara-negara yang memberikan pengakuan pada state of Palestine,” ucap Bowo.
Dirinya pun menyampaikan optimisme bahwa jelang hari pelaksanaan konferensi mengenai masalah Palestina, akan ada lagi beberapa negara yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Sejumlah negara, baru-baru ini, menyampaikan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina jelang sidang PBB. Sejumlah negara-negara itu adalah Inggris, Prancis, Portugal, hingga Malta.
Sejumlah negara, sebelumnya, juga telah menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk segara mengakui Palestina, diantaranya adalah Kanada, Australia, dan Belgia.
BACA JUGA: KemenPPPA Soroti Kasus Anak Meninggal Dianiaya Saat Berangkat Mengaji
Adapun Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) telah mengadopsi sebuah draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York (New York Declaration) tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Resolusi tersebut lolos dengan perolehan suara 142 setuju, 10 tidak setuju, dan 12 abstain.
Deklarasi New York, yang diedarkan dalam konferensi internasional tingkat tinggi yang diadakan di PBB pada akhir Juli, menetapkan sebuah jalur yang berorientasi pada tindakan menuju penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan perwujudan solusi dua negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selain Sukabumi, Bogor Juga Diguncang 3 Kali Gempa Bumi
- Sukabumi Diguncang Dua Kali Gempa Magnitudo 4 dan 2,3 Dini Hari Ini
- KAI Ingatkan Bahaya Lempar Kereta, Bisa Kena Sanksi Pidana
- Bandara Besar di Eropa Kena Serangan Siber, Timbulkan Kekacauan
- Kawasan Industri dan Wisata Diwajibkan Kelola Sampah Mandiri
Advertisement

Gunungkidul Siapkan Rp450 Juta untuk Padat Karya 2025, Ini Lokasinya
Advertisement

Wisata Budaya hingga Kekinian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Ini Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK: Tidak Menargetkan Ormas Tertentu
- Kawasan Industri dan Wisata Diwajibkan Kelola Sampah Mandiri
- Makan Bergizi Gratis, SPPG Polri Semarang Tuntas 98,5 Persen
- Bandara Besar di Eropa Kena Serangan Siber, Timbulkan Kekacauan
- Kasus Kuota Haji, KPK Tegaskan Tak Ada Intervensi
- Imunisasi Anak Belum Optimal, IDAI Dorong Edukasi Diperluas
- PDIP Tegas Pecat Wahyudin Moridu karena Ucapan Kontroversial
Advertisement
Advertisement