Advertisement
Ada Penolakan MBG di Papua, Begini Respons Istana
Suasana pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Sinduadi Timur pada Jumat (17/1/2025). - Harian Jogja // Catur Dwi Janati
Advertisement
Harianjogja.com JAKARTA—Istana Kepresidenan merespons terkait isu unjuk rasa yang terjadi di Papua perihal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Istana mempersilahkan penolakan tersebut selama tidak menghalangi hak orang lain.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun menegaskan agar tidak ada tindakan kekerasan dalam proses tersebut. Terkait dengan aksi protes yang terjadi di Papua menolak MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang sempat ricuh, Hasan menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat namun tanpa mengorbankan hak orang lain.
Advertisement
BACA JUGA : Menu Hari Pertama MBG di Kapanewon Sleman: Nasi Telur, Ayam, Sayur Wortel, dan Susu
"Kalau ada yang menolak MBG karena itu hak mereka, silakan. Tapi jangan sampai menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan makan bergizi gratis," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).
Menurutnya setiap orang berhak untuk menolak, tetapi harus menghormati hak orang lain yang membutuhkan layanan tersebut. "Jika ada yang merasa tidak perlu, mereka bisa menyampaikannya. Tapi jika ada yang berunjuk rasa untuk membatalkan dan menghalangi hak orang lain, itu tidak diperbolehkan," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana tambahan. Saat ini, penerima manfaat baru 0,8% dari target 82,9 juta pada 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto meminta akan adanya percepatan, maka dipastikan juga ada tambahan anggaran.
Terlebih, Presiden Prabowo juga menginginkan agar semua penerima manfaat menerima program MBG hingga akhir 2025. “Jika percepatan [program MBG] harus dilakukan, pasti akan ada dana tambahan tergantung kapan dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Dadan menyampaikan Presiden dan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman mendalam terkait sumber pendanaan untuk MBG. “Sumber dana [MBG], Pak Presiden [Prabowo Subianto] cq [dalam hal ini] Ibu Menkeu [Sri Mulyani] yang lebih paham,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
Pembangunan Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Sebanyak 135 Lokasi pada 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Jadi Juru Damai Konflik India dan Pakistan
Advertisement
Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Penyidik KPK Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto
Donald Trump Serukan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Selama 30 Hari
Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement
Polri Klaim Selesaikan 3.326 Kasus Premanisme dalam Operasi Serentak
Wamendes: Koprasi Merah Putih Jangan Mematikan Usaha di Desa yang Sudah Ada
Profil Paus Leo XIV Asal Amerika Serikat
Akhirnya, Paus ke-267 Gereja Katolik Terpilih
Advertisement
Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Berita Pilihan
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Sabtu 10 Mei 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Profil Paus Leo XIV Asal Amerika Serikat
- Wamendes: Koprasi Merah Putih Jangan Mematikan Usaha di Desa yang Sudah Ada
- Polri Klaim Selesaikan 3.326 Kasus Premanisme dalam Operasi Serentak
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Donald Trump Serukan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Selama 30 Hari
- Penyidik KPK Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto
- Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Advertisement
Advertisement
