Advertisement
Ada Penolakan MBG di Papua, Begini Respons Istana
Suasana pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Sinduadi Timur pada Jumat (17/1/2025). - Harian Jogja // Catur Dwi Janati
Advertisement
Harianjogja.com JAKARTA—Istana Kepresidenan merespons terkait isu unjuk rasa yang terjadi di Papua perihal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Istana mempersilahkan penolakan tersebut selama tidak menghalangi hak orang lain.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun menegaskan agar tidak ada tindakan kekerasan dalam proses tersebut. Terkait dengan aksi protes yang terjadi di Papua menolak MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang sempat ricuh, Hasan menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat namun tanpa mengorbankan hak orang lain.
Advertisement
BACA JUGA : Menu Hari Pertama MBG di Kapanewon Sleman: Nasi Telur, Ayam, Sayur Wortel, dan Susu
"Kalau ada yang menolak MBG karena itu hak mereka, silakan. Tapi jangan sampai menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan makan bergizi gratis," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).
Menurutnya setiap orang berhak untuk menolak, tetapi harus menghormati hak orang lain yang membutuhkan layanan tersebut. "Jika ada yang merasa tidak perlu, mereka bisa menyampaikannya. Tapi jika ada yang berunjuk rasa untuk membatalkan dan menghalangi hak orang lain, itu tidak diperbolehkan," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana tambahan. Saat ini, penerima manfaat baru 0,8% dari target 82,9 juta pada 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto meminta akan adanya percepatan, maka dipastikan juga ada tambahan anggaran.
Terlebih, Presiden Prabowo juga menginginkan agar semua penerima manfaat menerima program MBG hingga akhir 2025. “Jika percepatan [program MBG] harus dilakukan, pasti akan ada dana tambahan tergantung kapan dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Dadan menyampaikan Presiden dan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman mendalam terkait sumber pendanaan untuk MBG. “Sumber dana [MBG], Pak Presiden [Prabowo Subianto] cq [dalam hal ini] Ibu Menkeu [Sri Mulyani] yang lebih paham,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Polresta Jogja Sita Ratusan Botol Miras Oplosan Siap Dipasarkan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
