Pangkas Bantuan Kesehatan, Inggris Dikecam Sejumlah Pihak

Harianjogja.com, JAKARTA—Akibat mengurangi bantuan kesehatan ke sejumlah negara yang paling rentan di dunia, Inggris mendapat kecaman. Pasalnya, pada saat yang sama Inggris justru merekrut ribuan perawat negara-negara tersebut.

Menurut analisis baru dari Royal College of Nursing (RCN) yang dirilis pada Senin (6/1/2025), langkah ini disebut sebagai "dua pukulan berat" bagi sistem kesehatan yang sudah rapuh dan sedang berjuang dengan kekurangan tenaga kerja yang parah.

BACA JUGA: Menkes Budi Gunadi: HMPV Sudah Ditemukan di Indonesia Sejak Lama

Antara tahun 2020 dan 2023, bantuan Inggris untuk proyek-proyek terkait kesehatan di negara "daftar merah" yakni negara yang kekurangan tenaga kerja kesehatan paling kritis, terjun bebas hampir 63 persen, turun dari 484 juta poundsterling (607 juta dolar AS atau sekitar Rp9,8 triliun) menjadi 181 juta poundsterling (227 juta dolar AS atau sekitar Rp3,67 triliun).

Pengeluaran untuk inisiatif yang bertujuan memperkuat tenaga kerja kesehatan di negara-negara tersebut turun bahkan lebih drastis, yaitu 83 persen, dari 24 juta pounsterling (sekitar Rp485,5 miliar) menjadi hanya 4 juta poundsterling (sekitar Rp80,9 miliar).

Meski terjadi pemotongan itu, jumlah perawat dari negara-negara tersebut yang terdaftar di Inggris Raya meningkat pesat.

Pada September 2020, terdapat 11.386 perawat dari negara-negara "daftar merah" terdaftar di Inggris Raya. Pada September 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi 32.543, yang mencatatkan peningkatan hampir tiga kali lipat.

Pemotongan anggaran ini awalnya diprakarsai oleh pemerintah Konservatif di bawah Boris Johnson, yang mengurangi anggaran bantuan luar negeri dari 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto (GNI) menjadi 0,5 persen, yang berarti pengurangan sebesar 4 miliar poundsterling (sekitar Rp80,9 triliun).

Pada anggaran bulan Oktober, Partai Buruh memilih untuk mempertahankan pengeluaran yang lebih rendah, yang memicu kritik dari para pendukung pembangunan internasional dan profesional kesehatan.

RCN mendesak pemerintah Partai Buruh untuk membatalkan pemotongan bantuan tersebut, dan fokus untuk meningkatkan penambahan perawat dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada rekrutmen dari luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara