Advertisement
Negosiasi Perpanjangan Kontrak Freeport Belum Juga Selesai, Ini Kata Manajemen
Aktivitas di tambang Freeport, Papua - Bloomberg/Dadang Tri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Sampai saat ini izin dari pemerintah belum juga keluar.
VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati menyampaikan, komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah terus dilakukan.
Advertisement
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perpanjangan IUPK,” kata Katri kepada Bisnis, dikutip Kamis (22/8/2024).
Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyinggung soal lambatnya Freeport memenuhi persyaratan untuk perpanjangan IUPK.
"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," kata Bahlil kepada wartawan usai acara Serah Terima Jabatan Menteri ESDM, Senin (19/8/2024).
Salah satu persyaratan yang hingga kini belum diselesaikan adalah negosiasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan syarat divestasi tambahan 10% saham PTFI ke holding BUMN pertambangan, MIND ID untuk perpanjangan kontrak Freeport selepas 2041.
Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.
"Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN belum selesai, jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga yah," ujar Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Dorong Peran Baru Indonesia-Jepang di Tengah Geopolitik Dunia
Kemenkes Perketat Kewaspadaan Campak di Fasilitas Kesehatan
Momen Penyambutan Prabowo di Jepang Simbol Kedekatan Dua Negara
WFH ASN Disiapkan, Mendagri: Layanan Publik Tetap Jalan Normal
Advertisement
Kondisi Andrie Yunus Korban Air Keras Belum Membaik, Masih di HCU
KPK Segera Periksa Keluarga Fadia Arafiq di Kasus Korupsi
Krisis Energi Global, Australia Turunkan Pajak BBM Separuh
Pasang Penghalang di Rel Kereta Api, Warga Dipolisikan PT KAI
Kasus LNG Pertamina: Hari Karyuliarto Minta Ahok Berhenti Obral Opini
Advertisement
KPK Bongkar Suap Kuota Haji Ratusan Ribu Dolar ke Pejabat Kemenag
Iran Tegaskan Siap Gunakan Seluruh Kekuatan Hukum Agresor
Kasus Chromebook: Aliran Rp809 Miliar Tak Tercatat di SPT Nadiem
Raup Investasi Rp401 Triliun dari Jepang, Seskab: RI Magnet Dunia
Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Advertisement
Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
Berita Pilihan
Advertisement
Syawalan di Balai Kota Jogja, Ini Pesan Sultan HB X untuk ASN
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Biaya Korban Ledakan SAL di Teras Malioboro Ditanggung Pengelola
- Pengakuan Pedagang Nuthuk Terungkap, Wisata Pantai Depok Terimbas
- Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
- Saluran Limbah Meledak di Teras Malioboro Jogja, Tiga Orang Terluka
- Polemik Retribusi Parangtritis, Pemkab Bantul Berencana Pindah TPR
- Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
- HUT ke-80 Sultan HB X, 10.000 Pamong se-DIY Bakal Kirab Hasil Bumi
Advertisement
Advertisement
