Minat Investor di IKN Rendah, Ini Penjelasan Kementerian Keuangan

Alifian Asmaaysi

Minggu, 18 Agustus 2024 - 13:27 WIB

Sunartono

Minat Investor di IKN Rendah, Ini Penjelasan Kementerian Keuangan

Suasana Istana Negara dan Istana Garuda terlihat dari kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024). Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan. Antara - Hafidz Mubarak A

Harianjogja.com, JAKARTA—Komitmen investasi dari investor asing yang tak kunjung terealisasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), dikhawatirkan bakal menimbulkan ketergantungan pembiayaan hanya dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, menuturkan, pihaknya berharap iklim investasi di proyek senilai Rp466 triliun tersebut dapat segera subur. Hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan porsi APBN dan investor di IKN. “Kalau kita berharap partisipasi investor ya, saya tidak hanya ngomong asing, tapi investor keseluruhan ingin kita tingkatkan,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jumat (16/8/2024).

Pasalnya, Isa menuturkan porsi APBN yang telah digelontorkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar sudah cukup besar. Sehingga, diharapkan minat investor untuk menanamkan modalnya di IKN bakal meningkat. Kendati demikian, Isa menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk tetap melengkapi sejumlah sarana dan prasarana dasar yang masih dibutuhkan.

“Mudah-mudahan dengan begitu investor akan lebih yakin masuk dan pembiayaan juga lebih kita harapkan dengan investor bisa masuk,” katanya.

Sebagai informasi, hingga saat ini belum ditetapkan secara pasti berapa pagu anggaran yang akan digelontorkan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN. Hanya saja, anggaran infrastruktur telah ditetapkan sebesar Rp400,3 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi salah satu Kementerian teknis yang membangun sarana dan prasarana dasar di IKN ditetapkan mendapat pagu indikatif 2025 sebesar Rp75,63 triliun.

Angka tersebut susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Alhasil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN. “Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News