Pemerintah Beri Sinyal Terbitnya Izin Tambang untuk NU

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih terus memproses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Nahdlatul Ulama (NU). 

Wakil Menteri Investasi (Wameninves), Yuliot Tanjung menyampaikan setelah terbitnya Perpres No.76/2024, payung hukum distribusi wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan sudah lengkap.

Dengan demikian, permohonan dari badan usaha milik NU untuk mengelola tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sudah bisa diproses. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama penetapan WIUPK-nya [untuk NU] sudah bisa diterbitkan,” kata Yuliot, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut pemberian WIUPK bekas KPC kepada NU merupakan keputusan dari pemerintah. 

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait dengan persyaratan dan kemampuan dari NU.  “Kami sudah memutuskan untuk PBNU, kami akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil.

BACA JUGA: NU Pernah Keluarkan Fatwa Haram Kelola Tambang Tapi Kini Punya Izin Tambang, Begini Dalih Gus Yahya

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa setiap ormas keagamaan yang mengajukan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan bakal diverifikasi oleh pemerintah dan akan ditentukan lahan mana yang akan diberikan.

Namun, sebelum ke tahap penentuan lahan, Bahlil menuturkan, pemerintah akan selektif dalam mengeluarkan izin tersebut. 

Pemerintah akan memastikan ormas tersebut memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut. Hal itu dilakukan, kata Bahlil, guna mencegah adanya pemindahtanganan IUPK ke pihak lainnya di luar ormas keagamaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com