Ekonom Indef Usul Agar Kabinet Prabowo Tak Terlalu Gemoy, Ini Dampaknya

Maria Elena

Jum'at, 12 Juli 2024 - 09:47 WIB

Abdul Hamied Razak

Ekonom Indef Usul Agar Kabinet Prabowo Tak Terlalu Gemoy, Ini Dampaknya

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Harianjogja.com, JAKARTA – Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan dan tidak terlalu gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan performa ekonomi yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan jika kabinet pemerintahan gemuk atau gemoy maka belanja rutin juga berpotensi naik tinggi.

“Semakin gemuk kabinet ya semakin besar belanjanya. Jadi jangan gemoy-gemoy, kalau bikin kabinet-kabinet yang ramping saja,” kata Esther dalam acara diskusi publik, Kamis (11/7/2024).

Dia menyoroti, jumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua meningkat signifikan dengan total sebanyak 52 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.

Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Jokowi yang hanya sebanyak 37 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri. Akibatnya, belanja pegawai naik sangat drastis, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja modal.

“Kabinetnya Indonesia Maju pada era Presiden Jokowi memang luar biasa peningkatannya, nanti diharapkan meskipun partai koalisinya besar, tapi jangan gemoi kabinetnya,” jelasnya.

Esther menilai, peningkatan belanja negara lebih baik jika difokuskan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, pendidikan, juga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas pada 2045, untuk Indonesia dapat masuk ke kelompok negara berpendapatan tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com