Advertisement
Ekonom Indef Usul Agar Kabinet Prabowo Tak Terlalu Gemoy, Ini Dampaknya
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan dan tidak terlalu gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan performa ekonomi yang lebih baik.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan jika kabinet pemerintahan gemuk atau gemoy maka belanja rutin juga berpotensi naik tinggi.
Advertisement
BACA JUGA: Prabowo ke Istana Negara, Sempat Berpose Silat Tunjukkan Sehat Setelah Operasi
“Semakin gemuk kabinet ya semakin besar belanjanya. Jadi jangan gemoy-gemoy, kalau bikin kabinet-kabinet yang ramping saja,” kata Esther dalam acara diskusi publik, Kamis (11/7/2024).
Dia menyoroti, jumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua meningkat signifikan dengan total sebanyak 52 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.
Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Jokowi yang hanya sebanyak 37 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri. Akibatnya, belanja pegawai naik sangat drastis, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja modal.
BACA JUGA: Hoax! Prabowo Gagal Dilantik sebagai Presiden, Diganti Gibran
“Kabinetnya Indonesia Maju pada era Presiden Jokowi memang luar biasa peningkatannya, nanti diharapkan meskipun partai koalisinya besar, tapi jangan gemoi kabinetnya,” jelasnya.
Esther menilai, peningkatan belanja negara lebih baik jika difokuskan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, pendidikan, juga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas pada 2045, untuk Indonesia dapat masuk ke kelompok negara berpendapatan tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BP Haji Akan Jadi Kementerian, Ini Kata Istana
Mesir Kembali Temukan Arkeologis di Laut Mediterania, Ini Penampakannya
240 Jurnalis Gugur di Gaza
Advertisement
Pembangunan IKN Dipastikan Berlanjut, Gibran: Supaya Tidak Jawa Sentris
Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Johor Malaysia Pagi Ini
Jogja Berawan Tebal Hari Ini, Sejumlah Wilayah di Indonesia Hujan Ringan
Tiongkok Nyatakan Objektif dalam Konflik Rusia-Ukraina
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Ilham Habibie dan Sudewo
Advertisement
Korupsi Kemenaker: KPK Sebut Irvian Bobby Dijuluki Sultan karena Banyak Uang
Mantan Pejabat AS Sebut Israel Ingin Perang Gaza hingga Puluhan Tahun
Melihat Cara Petani Australia Melawan bencana iklim
China: Junjung Keterbukaan, SCO Masih Terima Anggota Baru
Advertisement
Pertemuan di Alaska Buntu, Trump Tebar Ancaman ke Rusia
Berita Pilihan
Advertisement
Peringati HUT ke-80 RI, Warga Gempolan Kulon Gelar Kirab Budaya
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Diterjang Puting Beliung, Ratusan Rumah di Serdang Bedagai Sumut Rusak
- Daftar Harga Kendaraan Sitaan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
- Ledakan Sumur Minyak di Blora, 18 Orang Diperiksa Polisi
- Ini Komentar Istana Soal Permintaan Amnesi Noel ke Prabowo
- Mengintip Imutnya Domba di DCF 2025 Dieng Jawa Tengah
- Pakai Kurikulum MEME, Sekolah Rakyat Diharapkan Jadi Inspirasi
- Bupati Pati Sudewo Mangkir, KPK Bakal Jadwal Ulang Pemeriksaan
Advertisement
Advertisement
