Advertisement
Kritis UKT saat Rakernas PDIP, Megawati: Masa Mau Pinter Disuruh Bayar Mahal?
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Jumat (24/5 - 2024).
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi biaya pendidikan yang mahal. Utamanya mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tingkat universitas yang tengah ramai menjadi sorotan publik.
Padahal, menurutnya masih banyak warga yang tak berkucukupan di Indonesia. Sehingga adanya persoalan terkait dengan kenaikan UKT bagi mahasiswa baru jalur SNBP 2024 pun menurutnya harus segera mendapat perhatian. Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato penutup dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Advertisement
"Masak sih orang mau pinter aja suruh bayar mahal? Berapa gelintir sih yang orang kaya dibandingkan namanya warga negara kita yang masih belum berpunya?" ujarnya dalam forum tersebut.
Apalagi, kata Megawati, Indonesia sebenarnya memiliki Pola Pembangunan Semesta Berencana seperti apa yang digagas Presiden pertama RI yang juga ayahnya Ir Soekarno. Menurutnya, semangat pola dasar itu selalu aktual misalnya terkait penguasaan ilmu-ilmu dasar, membangun kedaulatan pangan, energi kesehatan rakyat, hingga penguasaan teknologi yang menopang industri maju.
Baca Juga
Dibuka Hari Ini, Berikut 3 Bahasan Utama Rakernas V PDIP
Jokowi Pilih ke Jogja, Tak Hadiri Rakernas PDIP
Ditanya soal Komentar Jokowi terhadap Pidato Megawati di Rakernas PDIP, Istana Bilang Begini
Megawati kemudian menyinggung persoalan kedaulatan pangan hanya didengung-dengungkan. Faktanya justru yang dikedepankan adalah permasalahan impor. "Kedaulatan pangan hanya didengung-dengung kan dalam kenyataannya dengan selalu alasan tidak mencukupi. Selalu impor impor impor impor," katanya.
Dia mengaku bukan tak setuju dengan impor, tetapi hal itu jangan terus menerus dilakukan. Pasalnya masih ada pangan yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti beras misalnya. "Karena pertanyaannya seperti nanti kalau problem beras pangan karena global warming sulit, kita mau nyari makannya dari mana? Itu lah instruksi saya yang namanya 10 tanaman ditanam pengganti beras," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
Advertisement
Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
Advertisement
Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
Advertisement
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat 22 November 2024: DIY Hujan Ringan Siang hingga Malam
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Selama Agustus Oktober, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terbtkan Belasan Ribu Paspor
- Badan Geologi Kementerian ESDM Mendorong Seluruh Kawasan Bentang Karst di Indonesia Dilindungi
- KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
- Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
- Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
- Khawatir Muncul Serangan Udara, Italia Tutup Sementara Kedubesnya di Ukraina
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
