Advertisement
Jokowi Pastikan Pemerintah Akan Melunasi Utang Penyaluran Pupuk Subsidi Rp10 Triliun
Presiden Joko Widodo / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan melunasi utang terkait biaya penyaluran pupuk subsidi yang mencapai Rp10,48 triliun.
Menurut Presiden, kekurangan bayar yang dikeluhkan PT Pupuk Indonesia (Persero) itu disebabkan pemerintah masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tagihan yang harus dibayarkan pemerintah.
Advertisement
“Kalau sudah diaudit, (prosesnya) rampung, pasti dibayar,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui seusai melakukan pelepasan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
BACA JUGA : Pemkab Bantul Masih Tunggu Alokasi Pupuk Bersubsidi Tambahan
Kepala Negara menjelaskan bahwa mekanisme audit harus dilakukan sebelum pemerintah membayar tagihan.
“Kamu harus ngerti mekanisme itu. Nggak langsung tagih, bayar, tagih, bayar. Penagihan harus oke dulu, baru (audit) selesai, baru dibayar,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan kurang bayar atau utang pemerintah untuk pembayaran pupuk bersubsidi sebesar total Rp10,48 triliun selama periode 2020-2023.
BACA JUGA : Anggaran Pupuk Bersubsidi Sentuh Rp54 Triliun, Mentan: Awasi Distribusinya
Rahmad pun mengakui bahwa kurang bayar tersebut disebabkan proses audit yang masih dilakukan oleh BPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenperin Nilai Strategi Bata Tutup Pabrik Kurang Tepat
Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
Tanggapi Isu Jadi Menkeu, Budi Gunadi Bilang Ingin Jadi Menteri Penerangan
Advertisement
KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
AstraZeneca Tarik Besar-besaran Vaksin Covid-19 Buatannya, Ini Alasannya
Advertisement
10 Orang Terjebak Banjir Luwu Berhasil Dievakuasi Tim SAR
Mensos: Musyawarah Desa Pengusulan Bansos untuk Hindari Penyalahgunaan Data
SYL Bebani Anak Buah di Kementan Rp800 Juta untuk Jalan-jalan ke Brasil dan AS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
Advertisement
DPRD Sleman Optimistis Mayoritas Raperda Selesai Dibahas Sebelum Pergantian Keangotaan
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI Perjuangan, Begini Respons Jokowi
- Wacana Prabowo-Gibran Tambah Kementerian, Pakar: Harus Ubah Regulasi
- Desak Israel Berhenti Menyerang Rafah, China: Itu Kejahatan Kemanusian
- Semeru Kembali Erupsi Setinggi 600 Meter dari Puncak Gunung
- BMKG Ingatkan Potensi Hujan Deras dan Angin Kencang Hari Ini
- Jokowi Bantah Pemerintah Mengajukan Percepatan Pelaksanaan Pilkada 2024
- Soal Pencalonan Kaesang sebagai Walikota Bekasi, Ini Respons Jokowi
Advertisement
Advertisement
