Advertisement
Mensos: Musyawarah Desa Pengusulan Bansos untuk Hindari Penyalahgunaan Data
Ilustrasi. - ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan musyawarah desa untuk pengusulan penerima bantuan sosial yang hasilnya diunggah ke sistem bertujuan mendukung transparansi dan menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pihak tertentu.
Mensos Risma mengatakan di beberapa titik ditemukan adanya praktik yang memanfaatkan pengusulan nama untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi kepentingan pribadi.
Advertisement
BACA JUGA : Target Sasaran Bansos untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di DIY Belum Terpenuhi
"Itu yang kita ingin hilangkan di dalam proses ini, dengan proses musyawarah desa yang harus dilengkapi dokumen tadi maka Insya Allah hal seperti ini tidak akan terjadi. Termasuk salah satu saran, pendamping kami yang di bawah Kementerian Sosial tidak boleh menjadi operator pengelola data di daerah," kata Risma, Rabu (8/5/2024).
Risma menjelaskan, mekanisme musyawarah desa atau kelurahan yang harus dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan kini harus menyertakan dokumen berita acara musyawarah, dokumentasi kegiatan, daftar hadir dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah diunggah di sistem Kemensos.
Data itu kemudian juga dapat diperiksa oleh pihak lain menggunakan aplikasi Cek Bansos dalam proses usul sanggah sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan DTKS.
BACA JUGA : KPU DIY Akan Mengatur Mekanisme Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024
Jika tidak diadakan musyawarah maka kepala desa harus mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan surat pernyataan tidak melaksanakan musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
"Tadi saya sampaikan, kalau tidak ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, maka itu adalah tanggung jawab mutlak [kepala desa]. Ini saran dari BPKP, tanggung jawab mutlak dari kepala desa, supaya tidak ada lagi tuduhan bahwa ini tiba-tiba ada," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tegaskan Uang Rp300 M Terkait Korupsi Taspen Bukan Pinjaman Bank
Pemerintah Anggarkan Rp5 Trilun untuk Pembangunan 50 Gudang Bulog
Menkeu Tegaskan Penindakan Balpres Bukan Anti-Thrifting
KPI Ungguli Target Emisi Berkat Inovasi Energi
Advertisement
Polri Buru Dua WNA Dalang Pinjol Ilegal Dompet Selebriti
Danantara Ikut Perkuat Perkuat Pembiayaan SPPG untuk Program MBG
Lima Jenazah dan Dua Bagian Tubuh Korban Longsor Banjarnegara Ditemuka
Prabowo Minta Telur di MBG Dikurangi Saat Jelang Nataru
Puskesmas Lereng Semeru Siaga 24 Jam Tangani Dampak Erupsi
Advertisement
Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK
BGN Gandeng Persagi Atasi Kekurangan Ahli Gizi MBG
Pajak Rp25,4 Miliar Tak Dibayar, Wajib Pajak Semarang Disandera
Gelora Targetkan Jadi Parpol Besar, Anis Matta Dorong DPW Bergerak
Amran: Swasembada Beras Tercapai 31 Desember 2025
Advertisement
Abu Semeru Menyebar, AirNav Rilis ASHTAM Red Code
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendikdasmen Percepat Revisi Aturan Antiperundungan
- Pendaftaran Hak Cipta Sekarang Bisa Online, Begini Caranya
- Jokowi Bertemu Lee Hsien Loong di Forum Bloomberg
- Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Promo NEWVEMBER 2025
- Bobibos Diklaim Setara RON 98, Perlu Uji dan Dukungan
- Erupsi Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara YIA
- Dinkop Sleman Wajibkan UKK bagi Pengurus Koperasi
Advertisement
Advertisement
