Insentif Fiskal Difokuskan ke Industri Padat Karya, Ini Alasannya
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar (kiri) tiba di gedung DPR/MPR RI jelang Sidang MPR Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Gerindra menyatakan koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi berakhir. Gerindra dan PKB notabenenya sudah berkoalisi sejak Agustus 2022.
Pernyataan tersebut menyusul PKB dan NasDem sepakat menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024.
Hingga kini Gerindra dan PKB tak kunjung sepakat soal penentuan nama capres-cawapres usungan koalisi. Malahan, kini PKB bermanuver ke NasDem.
BACA JUGA: PKB Resmi Terima Duet Anies-Cak Imin, Amin Jadi Akronim Pasangan
"Kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," jelas Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan notabenenya Gerindra dan PKB sepakat untuk menerima Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk masuk koalisi. Dasco menegaskan, koalisi tetap sepakat dengan poin Piagam Sentul yang salah satunya penentuan capres-cawapres ditentukan oleh Prabowo dan Cak Imin.
"Karena baik Partai Golkar maupun PAN menyerahkan pemilihan wapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto," ujarnya.
Meski demikian, Dasco menghormati keputusan politik PKB yang pada akhirnya tak ingin dukungan pencapresan Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto lagi.
"Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama, menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," tutupnya.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan berpamitan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat pleno terkait tawaran dari Partai NasDem untuk menduetkan Anies dengan Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, PKB akan otomatis keluar dari koalisi pendukung Prabowo.
"Dengan sendirinya [akan berpamitan dari koalisi pendukung Prabowo]," ungkap Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Banjir di Sintang Kalimantan Barat putuskan 13 jembatan gantung. Ribuan warga terdampak, distribusi bantuan terkendala.
PSIM Jogja incar 10 besar Super League. Laga penentuan lawan Arema FC jadi kunci di pekan terakhir.
Mahkamah Agung tolak PK kasus korupsi selter tsunami Lombok. Vonis 6 tahun penjara tetap berlaku.
Garebeg Besar Jogja digelar sederhana. Sultan HB X sebut penghematan jadi alasan, tanpa kurangi nilai sakral.
UMKM berpeluang dapat diskon 50% biaya e-commerce. Simak syarat lengkap dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman.