Advertisement
Gudang Petasan di Thailand Meledak, Satu Orang WNI Jadi Korban
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah, Selasa (1/8/2023), buka suara terkait hak gaji pokok dalam negeri bagi pensiunan pegawai aparatur sipil negara (ASN) Kemlu RI. JIBI - Bisnis/ Erta Darwati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Seorang warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban ledakan gudang petasan (kembang api) di Narathiwat, Thailand.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha ledakan di gudang petasan atau kembang api tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Thailand, Sabtu (29/7/2023).
Advertisement
Judha menyampaikan bahwa terdapat satu orang WNI yang mengalami luka-luka akibat ledakan di gudang petasan tersebut. "Ledakan tersebut menyebabkan 10 korban tewas, 118 cedera, dan 200 rumah rusak. Terdapat satu WNI yang menjadi korban luka dengan inisial LM [perempuan]," katanya saat ditanyai wartawan di Kemenlu, Selasa (1/8/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa WNI yang berinisial LM itu menikah dan bertempat tinggal di Narathiwat, Thailand. "Saat ini sudah dirawat di RS Kolok Narathiwat, hari ini sudah bisa keluar. Yang bersangkutan mengalami luka di hidung dan gangguan pendengaran," ujarnya.
BACA JUGA: Bom Meledak di Pakistan, 40 Orang Dikabarkan Tewas
Selanjutnya, dia menyatakan bahwa Konsulat RI di Songkhla telah mengunjungi LM dan memberikan bantuan. "Dalam konteks ini, Konsulat RI di Songkhla telah mengunjungi yang bersangkutan. Konsulat sendiri telah bertemu LM untuk memberikan bantuan, termasuk memberikan bantuan untuk rumahnya yang rusak dan terus kita monitor kondisinya," tambahnya.
Kemudian, Judha menjelaskan bahwa untuk saat ini LM sudah dipastikan dalam kondisi yang stabil dan bisa pulang ke rumah.
Seperti diketahui, ledakan terjadi di gudang petasan, di Kota Sungai Kolok, Narathiwat, Thailand, pada Sabtu (29/7/2023) sore.
Gubernur Provinsi Narathiwat Sanan Pongaksorn mengatakan ledakan itu diyakini disebabkan oleh kesalahan teknis selama pengelasan. Akan tetapi, polisi mengatakan masih menyelidiki penyebabnya, tetapi meyakini fasilitas gudang itu tidak memiliki izin untuk menyimpan kembang api.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kapolri Jenderal Sigit Pamer Hasil Panen Raya Jagung 2,5 Juta Ton di HUT Bhayangkara
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Waktu Pembuatan Akun SPMB RTO di Jogja Diperpanjang, Begini Penjelasan Disdikpora
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
