Respons Wapres Maruf Terkait Tuntutan Apdesi Minta Dana Desa 10 Persen APBN

Harianjoigja.com, BANYUASIN—Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin angkat bicara mengenai tuntutan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang meminta agar 10 persen dari dana APBN dialokasikan menjadi dana desa. 

Menurutnya, wajar apabila terdapat aspirasi yang berkembang terkait hal tersebut. Namun, dia memastikan bahwa selama ini Pemerintah telah berkomitmen secara penuh untuk melakukan pembangunan di desa.

“Sekarang ini UU Desa sedang dilakukan untuk aadanya perubahan. Jadi, diharapkan aspirasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan perbaikan itu. Jadi, ya kita lihat saja nanti kesepakatannya seperti apa,” ujarnya kepada wartawan di Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, Banyuasin, Jumat (7/7/2023).

Orang nomor dua di Indonesia itu menilai wajar apabila terdapat banyak pandangan, yakni dari Apdesi yang menuntut agar dana desa sebesar 10 persen bersumber dari APBN dan DPR yang mendorong agar dana transfer daerah uang sebesar 20 persen untuk kebutuhan Dana Desa. Meski begitu, dia meminta semua pihak bersabar dan mengikuti proses revisi UU secara tertib.

“Ya karena memang ada pandangan itu wajar, tetapi perhatian dari pemerintah sudah ada. Terkait dengan cara, besaran, dan dari mana [anggaran] itu diambil, saya kira itu akan dibahas. Jadi tunggu saja,” tandas Ma’ruf.

Ma’ruf menilai bahwa secara nominal angka yang dikeluarkan untuk pertumbuhan infrastruktur desa telah melebihi 10 persen. Pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa. Dari sisi anggaran langsung ke Kementerian Desa memang sekitar Rp70 triliun.

"Tetapi sebenarnya kalau dihitung dari berbagai Kementerian lainnya yang juga pelaksanaan [pembangunan] di desa, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, itu ternyata itung-itungannya lebih dari Rp400 triliun [diberikan Negara untuk] ke Desa sejak 2015,” ujarnya usai menghadiri agenda Hari Desa Asri Nusantara, Pangkalan Kerinci, Senin (20/3/2023).

Orang nomor dua di Indonesia ini menegaskan apabila asosiasi mengkaji kembali secara keseluruhan komitmen Pemerintah maka akan ditemukan bahwa Pemerintah telah memberikan Rp400 triliun untuk pembangunan desa. 

“Jadi sebenernya sudah lebih dari 10 persen kalau diitung-itung itu, jadi kalau secara keseluruhan besar sekali angkanya. Memang kalau dari Kementerian Rp70 triliun, tetapi dari Kementerian lain yang berfokus untuk [pembangunan] desa itu lebih dari Rp400 triliun,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com