Advertisement
Kelompok Pemuda Cermat Demokrasi Dampingi Warga Pinggiran untuk Dapat Identitas
Kelompok Pemuda Cermat Demokrasi melakukan audiensi. - Istimewa.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kelompok perkumpulan pemuda organisasi nirlaba Cermat Demokrasi memberikan pendampingan terhadap masyarakat pinggiran atau kelompok marginal guna mendapatkan hak identitas kependudukan.
Ketua Cermat Demokrasi, Andika Irfan menjelaskan dalam mendampingi warga pinggiran terkait hak mendapatkan identitas, timnya telah melakukan audiensi dengan DPRD Sleman. Ia menyampaikan permasalahan yang kompleks terkait identitas kependudukan yang sulit diakses oleh masyarakat marjinal, seperti yang dialami para pemulung di Pedukuhan Tambak Bayan, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
Advertisement
“Selain itu juga sebagai tindak lanjut kegiatan pendampingan yang dilakukan Cermat Demokrasi terkait masalah pemenuhan hak sipil dan hak politik masyarakat marjinal di Padukuhan Tambak Bayan, dengan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah kabupaten,” kata Andika dalam rilisnya.
Ia mengatakan masalah identitas kependudukan yang dihadapi sebagian masyarakat marginal itu telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sejauh ini upaya advokasi yang dilakukan belum membuahkan hasil. Tahun-tahun sebelumnya, upaya advokasi telah dilakukan, namun masalah tersebut belum menemukan titik temu yang memadai.
“Akibat tidak memiliki identitas kependudukan ini, masyarakat marginal semakin kesulitan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan hak politik yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara,” ujarnya.
Ia menyarankan untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat marjinal akan pentingnya memiliki identitas kependudukan yang sah. Melalui kampanye sosialisasi dan pendidikan yang intensif. Sehingga masyarakat marjinal dapat memahami manfaat dan hak-hak yang terkait dengan identitas kependudukan.
“Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat marjinal perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Melibatkan kelompok masyarakat marjinal dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan dukungan teknis dan pendampingan dapat membantu mengatasi kendala administrasi dan kompleksitas birokrasi yang dihadapi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Arus Kendaraan Nataru di Kulonprogo Mulai Meningkat
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- KPK Tuntaskan OTT Hulu Sungai Utara, Jaksa Kabur Ditahan
- Cegah Penyakit, Dokter Sarankan Persiapan Liburan Musim Hujan
- Jalan Kaki atau Pakai Mobil, Malioboro Padat Merayap Wisatawan
- Buruh Jogja Nilai Formula UMP-UMK 2026 Tidak Berkeadilan
- Gisel Akui Tantangan Akting Berhijab di Film Modual Nekad
- UAD Salurkan Bantuan untuk Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera
- Efek WFA, Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Nataru Mundur
Advertisement
Advertisement



