Advertisement
PHK Pabrik Puma di Tangerang, Disnaker Pastikan Hak Karyawan
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang memastikan sebanyak 600 tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Horn Ming telah mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja terdampak PHK di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Pasal 156 Ayat 1.
Advertisement
Pasal tersebut berbunyi "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."
BACA JUGA: Dinsosnakertrans Jogja Kaget, Korban PHK Satpol PP Tak Pegang Kontrak Kerja
Produsen alas kaki bermerek Puma di Cikupa, Kabupaten Tangerang tersebut memangkas 600 karyawan yang memiliki masa kerja maksimal dua tahun dengan alasan untuk mempertahankan bisnisnya yang terseok-seok diterpa badai penurunan ekspor.
Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Desyanti menyebutkan Horn Ming telah menaati ketentuan yang berlaku.
“Sudah semua sudah dipenuhi, sesuai ketentuan,” tutur Desyanti saat dihubungi Bisnis pada Rabu (14/6/2023).
Di sisi lain, Desyanti juga menuturkan Horn Ming dalam hal ini telah mengatur kepastian hukum dalam perjanjian bersama yang melibatkan serikat buruh di perusahaan dan pekerja yang terdampak.
“Untuk kepastian hukum atas hal tersebut telah diatur perjanjian bersama antara serikat pekerja dan perusahaan. Perjanjian bersama antara masing-masing pekerja yang terdampak dengan perusahaan,” tambah Desyanti.
Dalam catatan JIBI pada Rabu (14/6/2023), tren PHK kembali dilanjutkan dengan dirumahkannya 600 karyawan PT Horn Ming pada Mei 2023. Hal ini dikarenakan Horn Ming yang memproduksi alas kaki merek Puma ini tengah didera kelesuan ekspor.
Padahal perusahaan ini mengandalkan pendapatan dari sektor pengapalan produk ke lebih dari 70 negara di dunia, salah satunya negara-negara di Eropa, Jepang, juga Australia.
Kini, Horn Ming memiliki sebanyak 1.800 karyawan dari jumlah sebelumnya sebanyak 2.400 pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kunjungan Kerja ke Spanyol, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak
Musim Kemarau, PDAM Temanggung Menggilir Pengaliran Air Pelanggan
Revisi Undang-Undang IKN Disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR
Ke Malaysia Bertemu Mahatir Muhammad, Megawati Membahas IKN dan Hujan
Advertisement
Saatnya Sistem ASN Dirombak, Presiden Jokowi: Agar Tidak Hanya Urus SPJ
Dorong ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Ada yang Senang dan Ada yang Tidak
KPK Temukan Dokumen Febri Diansyah di Kementan, Berikut Penjelasannya
Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
Advertisement
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul dan Menpora Dito Masuk Daftar?
Sah! MK Tolak Gugatan Formil, Pemerintah Lanjutkan UU Cipta Kerja
Situs OJK Sempat Down, Terserang Ransomware?
Proyek Kereta Cepat Baru, Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam
Viral Kebakaran Lahan di Area Bandara Kertajati, Begini Kondisi Terkini
Advertisement
SBY Temui Jokowi Ditengah Isu Reshuffle Kabinet
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Kapanewon Semin Jadi Lumbung Padi Terbesar di Gunungkidul
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement
