Advertisement
Berkas Johnny G Plate Dilimpahkan Kejagung ke JPU Kejari Jaksel
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (17/5/2023). ANTARA FOTO - Reno Esnir / foc.
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tersangka dan barang bukti atau tahap dua atas tersangka Johnny G Plate dalam kasus tindak pidana korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaaan Negeri, Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menyerahkan tahap dua tersebut ke Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).
Advertisement
“Untuk kepentingan dalam tahap penuntutan, Johnny dilakukan penahanan di Rutan Cabang Kejari Jaksel selama 20 hari, terhitung sejak 9 Juni sampai 28 Juni 2023,” kata Ketut dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Dia mengatakan bahwa serah terima tanggung jawab dan barang bukti, JPU akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Sekjen NasDem ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
BACA JUGA: PDIP Pepet Partai Demokrat, Hasto: Kami dengan Kerendahan Hati Menawarkan Kerja Sama
Seperti diketahui, Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Base Transceiver Station atau BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tahun 2020-2022.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut meningkatkan status yang bersangkutan (Johnny Plate) dari saksi menjadi tersangka,” kata Dirdik di Kejagung, Rabu (17/5/2023).
Akibat perbuatannya, Johnny disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bantuan Perbaikan Rumah dari Gubernur Ahmad Luthfi Terealisasi, Wagiman Sambut Bahagia
Tahun Ini Visa Haji Furoda Tidak Terbit, Komnas Haji: Jangan Salahkan Pemerintah
Kasus Pembacokan Aparat Penegak Hukum, KPK Optimalkan Unit Reaksi Cepat
Belasan Organisasi Minta Influencer Setop Promosikan Vape pada Anak-Anak
Advertisement
Kemenag Pastikan Pengurusan Visa Haji 2025 Sudah Tutup
Pilpres Korea Selatan, 10 Juta Pemilih Nyobol di Pemungutan Suara Awal
Ratusan Tokoh Desak PM Inggris Setop Suplai Senjata ke Israel
Advertisement
Pembangunan Kantor Kemenko 3 di IKN Selesai dan Siap Digunakan
Israel dan Hamas Sepakat Gencatan Senjata di Gaza
KPK Bakal Telisik Dugaan Praktik Gratifikasi di Kementerian PU
Advertisement
BKSDA Ungkap Penyebab Kematian Harimau Sumatera Si Uni di Jambi
Berita Pilihan
- Belasan Organisasi Minta Influencer Setop Promosikan Vape pada Anak-Anak
- Kemenag Pastikan Pengurusan Visa Haji 2025 Sudah Tutup
- Pilpres Korea Selatan, 10 Juta Pemilih Nyobol di Pemungutan Suara Awal
- BKSDA Ungkap Penyebab Kematian Harimau Sumatera Si Uni di Jambi
- Petasan Meledak di Ponorogo, Lima Remaja Alami Luka Bakar Serius
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 100 Ribu Anak Ditargetkan Masuk Sekolah Rakyat Mulai Juli 2025
- MK Putuskan Pendidikan SD dan SMP Gratis, Ini Tanggapan Kemendagri
- Berangkat ke Jeddah Bersama Amirulhajj, Ini Pesan Menteri Agama untuk Jemaah Haji Indonesia
- Tak Lagi di Akmil Magelang, Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di IPDN
- Ahmad Luthfi: Kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Jateng Dapat Tingkatkan Pariwisata
- Berikut Tim Terbaik SIC Batch 6, Generasi Solutif Berbasis IoT dan AI
- Petasan Meledak di Ponorogo, Lima Remaja Alami Luka Bakar Serius
Advertisement
Advertisement
