Buntut Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Jokowi Panggil Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menghadap di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (9/6/2023).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Machmudin mengkonfirmasi hal tersebut, tetapi tak berkenan mengungkapkan isi pertemuan.

"Betul Pak Menhan dipanggil Bapak Presiden ke Istana Merdeka sore ini. Kan biasa Bapak Presiden memanggil menteri-menterinya, tentunya ada hal yang perlu dibahas atau didiskusikan dengan menteri yang dipanggil," ujar Bey melalui pesannya kepada awak media.

BACA JUGA: Dukungan Jokowi kepada Prabowo di Pilpres 2024 Dinilai Hanya Persepsi

Pertemuan tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Menhan Prabowo berkenaan dengan usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, pada Sabtu (3/6/2023).

Menurut Bey, Presiden pasti sudah sempat menanyakan perihal usulan resolusi damai tersebut kepada Menhan. Kendati demikian, Bey menekankan bahwa pada saatnya nanti Presiden akan menjelaskan lebih lanjut hasil pembahasan tersebut.

"Bapak Presiden tentunya sudah menanyakan terkait masalah (usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina) ini. Tapi untuk hasil pembahasannya apa, pada saatnya Bapak Presiden akan menyampaikan langsung pada teman-teman media," ujar Bey.

Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.

Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".

"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6/2023). Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara