Advertisement
Rocky Gerung Turun Demo Perppu Cipta Kerja: Aturan Paling Busuk di Asia-Pasifik!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Pengamat politik Rocky Gerung menghadiri aksi demonstrasi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (28/2/2023).
Dia pun sempat menyampaikan orasi di depan ribuan massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Dia mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan aturan yang sangat tak layak.
Advertisement
"[UU Cipta Kerja] Itu UU paling busuk di Asia-Pasifik itu. Jadi dibuang saja," ujar Rocky di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).
BACA JUGA: Ini Alasan Shane Memvideokan Penganiayaan yang Dilakukan Mario Dandy Rubicon
Dia pun mengatakan UU Cipta Kerja yang sudah diganti jadi Perppu Cipta Kerja harus dibatalkan pengesahannya menjadi UU.
Rocky juga menambahkan, aksi demonstrasi kali ini bukan untuk menuntut hak segelintir pihak melainkan hak semua masyarakat Indonesia memilih presiden di Pemilu 2024. Dia tak ingin adanya penundaan pemilu sebab banyak menginginkan adanya perubahan.
"Jadi aksi bukan sekedar aksi untuk menuntut hak-hak buruh, tapi menuntut hak rakyat Indonesia supaya pemilu itu diadakan. Hanya dengan pemilu kita bisa mengubah keadaan. Itu point-nya," ungkap Rocky.
Diberitakan sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR menyetujui Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk disahkan menjadi UU.
"Kami bertanya, apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR M Nurdin yang diikuti persetujuan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Sedangkan, pada mini fraksi Baleg sendiri, Nurdin menjelaskan dari sembilan fraksi, ada tujuh yang setuju Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Sedangkan, dua fraksi menolak.
Tujuh fraksi itu: PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Fraksi yang tak setuju adalah: Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara itu, DPD juga menyatakan menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement