Advertisement
Nemu PNS Hedon seperti Rafael Alun Trisambodo? Langsung Lapor Sri Mulyani!
Menkeu Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait status pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Jumat (24/2/2023). JIBI - Dionisius Damara.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam membantu mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Kementerian Keuangan. Dia meminta masyarakat segera lapor jika menemukan PNS hedon dan bermasalah seperti Rafael Alun Trisambodo.
Sri Mulyani mengatakan masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kemenkeu melalui hotline 134 atau melalui Whistleblowing System yang teradapat dalam situs resmi www.wise.kemenkeu.go.id.
Advertisement
“Masyarakat dapat membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, kecurangan, atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan oleh jajaran Kemenkeu,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Penanganan Internal RAT, Jumat (24/2/2023).
Pasalnya, atas kejadian dari perilaku salah satu anggota keluarga dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, yaitu Rafael Alun Trisambodo (RAT) persoalan tersebut berbuntut pada pertanyaan publik terkait kewajaran harta kekayaan yang mencapai Rp56 miliar.
Baca juga: Mahfud MD: Kasus Penganiayaan oleh Anak Pejabat Wajib Tak Boleh Damai
“Dengan kejadian yang saat ini, saya meminta Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat whistleblowing system,” ujarnya.
Sri Mulyani memaparkan pada 2020 terdapat 128 pengaduan melalui whistleblowing system terkait fraud atau kejahatan dan telah melakukan disiplin terhadap 71 pegawai.
Pada 2021 terdapat 174 pengaduan yang sama dan menindaklanjuti 114 pegawai. Sementara pada 2022 jumlah pengaduan bertambah menjadi 185 kasus dan telah menindaklanjuti 96 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dirinya menyampaikan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari masyarakat kepada Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak sebagai pengumpul pajak.
“Kalau masyarakat melihat, mengenal, dan mengetahui tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka yang ditengarai, tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun sumber kekayaannya dipertanyakan. Ini akan menjadi satu langkah awal kami untuk melakukan investigasi,” ucap Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Lazio vs AC Milan di Coppa Italia, Laga Sengit di Olimpico
- Cegah Nuthuk, Dispar Gunungkidul Wajibkan Daftar Harga Jelas
- Spot Baru Pemecah Ombak Pantai Glagah Viral, Pedagang Untung
- Pemkab Bantul Siapkan Bonus Atlet Porda DIY 2025, Cair 2026
- Embung Watu Kucir Sleman Direncanakan Lengkapi Jogging Track
- Disdag Gunungkidul Gelar Pasar Murah, Sediakan 10 Ton Bapok
- Apple Tolak Perintah India Wajibkan Aplikasi Keamanan di iPhone
Advertisement
Advertisement




