Siap-siap! Pendaftaran Kartu Prakerja Offline Mulai Awal 2023

Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal atau pelatihan offline akan dimulai pada awal tahun atau kuartal I/2023.

"Dengan skema normal, dia menjelaskan metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian dan ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima," kata dia dalam acara bertajuk Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/12/2022). 

Skema normal lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling. 

Adapun, dia mengatakan proses persiapan pelaksanaan Kartu Prakerja skema normal sudah mulai dijalankan pada akhir 2022. 

Dalam menyiapkan skema normal, perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Perpres RI No.113/2022, serta Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko No.17/2022.

Sebelumnya, inklusivitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi indikator keberhasilan Program Kartu Prakerja, yang mana pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan pandemi yang sedang dihadapi.

Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas; 2,9% pekerja migran Indonesia; 47,59% penerima dari 212 kabupaten/kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem 2020-2022; 19% berpendidikan SD atau sederajat; dan 49% perempuan, yang mana sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan pada 2022.

"Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ujar Menko Airlangga.

Sebelumnya, penyelenggaraan program ini dilakukan 100 persen secara online dengan memanfaatkan teknologi digital mulai dari pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.

"Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” kata Menko Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara