Advertisement
RUU PPSK Dinilai Bukan Jawaban Tepat Hadapi Krisis Tahun Depan, Pakar: Harusnya Diuji Publik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman menilai, Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang kini telah disetujui menjadi Undang-undang bukan menjadi jawaban yang tepat di tengah pusaran krisis ekonomi global. Ini sekaligus bukan menjadi solusi menghadapi krisis pada 2023 mendatang.
“Karena sebuah undang-undang mesti diuji oleh publik dalam prosesnya, apalagi dalam implementasinya,” kata Rizal kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, dikutip Minggu (11/12/2022).
Advertisement
Komentar tersebut datang setelah pemerintah bersama dengan DPR menyepakati dan menandatangani RUU PPSK, untuk selanjutnya disahkan menjadi UU melalui sidang paripurna DPR yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa RUU ini sangat tepat waktu dan relevan, di tengah dinamika global dan domestik yang masih dipenuhi ketidakpastian.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: "Ngunduh Mantu" Kaesang-Erina Wujud "Nguri-uri" Budaya
“RUU ini juga sangat tepat waktu dan relevan karena kita melihat dinamika global dan domestik yang masih dipenuhi ketidakpastian, dan perlu untuk kita antisipasi dan direspons oleh bangsa Indonesia, termasuk ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan,” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama DPR, Kamis (8/12/2022).
Lebih lanjut Rizal menyampaikan, efektivitas RUU yang nantinya disahkan menjadi UU sangat bergantung dari respon stakeholder atas diberlakukannya UU, serta pada proses penyusunan hingga penetapannya.
Menurut dia, RUU PPSK akan efektif apabila melibatkan banyak stakeholder dalam prosesnya, diuji publik, serta diuji coba dalam kurun waktu jangka pendek sebelum akhirnya ditetapkan dan diundangkan.
“Terutama dalam mencegah krisis di tengah pusaran pasar keuangan dan ekonomi pada 2023, apalagi tahun tersebut tahun politik yang sensitif terhadap perubahan di masa mendatang,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah dan DPR untuk melengkapi dan menyempurnakan RUU tersebut dari hasil uji publik dan masukan dari berbagai stakeholder.
Tahun depan juga perlu menjadi pertimbangan lantaran 2023 merupakan tahun politik yang sarat dengan perubahan. Sehingga, kata dia, akan sangat efektif UU ini berjalan dan merespon kondisi perekonomian setelah presiden hasil Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement