Advertisement
Menteri ATR/BPN Ungkap 5 Kelompok Mafia Tanah, Siapa Saja?
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan lima oknum pejabat yang terlibat dalam konflik mafia tanah, termasuk di lingkungan BPN hingga mitra kerjanya sendiri, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa sudah banyak laporan dari masyarkaat yang masuk terkait keterlibatan PPAT dalam kasus pelik soal pertanahan di tanah air ini.
Advertisement
"Dari hasil yang saya dapatkan di lapangan ada lima oknum mafia tanah yang bermain," kata Hadi, dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Jumat (7/10/2022).
Pertama, yaitu oknum pegawai BPN yang sampai saat ini masih terus ditertibkan agar tidak lagi terjerumus kegiatan mafia tanah. Kedua, oknum pengacara. Ketiga adalah oknum PPAT.
BACA JUGA: Begini Kronologi Korupsi Dana BOS di Sebuah Sekolah di Sleman
Untuk diketahui, PPAT sendiri memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi program prioritas Kementerian ATR/BPN yakni percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan menyelesaikan kasus sengketa hingga memberantas mafia tanah.
"Kalau ada yang ketahuan ingat janji saya pasti selesai," ujar Hadi.
Tak hanya itu, Hadi juga membeberkan oknum keempat, yaitu camat sebagai PPAT sementara dan kelima adalah oknum kepala desa. Menurutnya, kelima oknum ini bekerja sama dalam melakukan modus-modus penipuan dan pengalihan hak kepemilikan tanah.
"Apabila dari lima oknum ini salah satu saja tidak melakukan kegiatan maka sebetulnya mafia tanah ini tidak akan bisa jalan, karena mafia tanah ini tidak bisa jalan sendirian," ungkapnya.
Hadi mendapat masukan dari masyarakat terkait dengan pengurusan PPAT. Keluhan didominasi biaya layanan yang terlalu mahan dan tidak seragam, bahkan proses pelayanan pertanahan oleh lembaga tersebut pun terbilang lama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Pj Walikota Jogja Singgih Raharjo Maju Pilkada, Begini Respons Pemda DIY
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement