Advertisement

Bertemu METI Jepang, Ini Poin Penting yang Dibahas Airlangga Hartarto

Media Digital
Senin, 25 Juli 2022 - 19:57 WIB
Arief Junianto
Bertemu METI Jepang, Ini Poin Penting yang Dibahas Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto (kiri). - Istimewa

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memulai rangkaian kunjungan kerja di Tokyo dengan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.

Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerja sama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative

“Pemerintah Indonesia dan Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja [BPPK] Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga.

BACA JUGA: Simulasi Capres-Cawapres 2024, Ini Dua Tokoh dengan Elektabilitas Tertinggi

Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan general review IJEPA pada 2019 lalu, dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara. 

Menko Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang. 

“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan suplai di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” ujar Menko Airlangga. 

Diketahui, Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang.

Selain itu, pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Lebih lanjut Menteri Hagiuda mengatakan.

“Kemajuan kerja sama di industri otomotif antarkedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia," ucap Airlangga.

Advertisement

BACA JUGA: Komitmen Perhatikan Guru PAUD, Askrindo Adakan Award Apresiasi Guru PAUD Seluruh Indonesia

Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal 2023 yang bertujuan memperluas pasar ekspor.

Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Bahkan Nissan akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen. 

Advertisement

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan respon terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait dengan kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang. 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.12/2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan asal Hewan dan Pangan Segar asal Tumbuhan ke dalam Wilayah NKRI dari Cemaran Radioaktif. 

Tujuan dari Permentan ini yakni untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan revisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan. Menko Airlangga menjelaskan. “BPOM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia,” ucap Airlangga.

Advertisement

Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait dengan pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada 2023.

Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan, dan rekam jejak kinerja realisasi impornya agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.

“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Menko Airlangga.

Advertisement

BACA JUGA: 4 Orang ditetapkan Jadi Tersangka Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menambahkan bahwa untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif. "Tim Teknis segera menyelesaikan," ucap dia.

Menteri Agus juga menyampaikan terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara. Pasalnya, kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun. Menteri Hagiuda menyampaikan.

Advertisement

“Tahun depan adalah 50 Tahun Persahabatan ASEAN – Jepang. Kita ingin ada proyek besar kerja sama di bidang ekonomi, bersama dengan dunia usaha,” ucap Menteri Agus.

Dalam kerangka Indo-Pacific Economic Frameworks (IPEF), Indonesia terbuka untuk berdiskusi dan telah mengikuti pembahasan kerangka kerja sama ini sejak di-launching di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni lalu.

Indonesia berharap selain empat pilar, Indonesia juga membutuhkan yang terkait dengan clean energy dan akses pasar. Oleh karena itu diperlukan penetapan komponen, prosedur dan mekanisme IPEF dengan jelas.

Selain itu, Indonesia juga menyambut baik inisiatif ASEAN – Japan Investing For the Future (AJIF). Sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan ikut membahas inisiatif ini dengan anggota lain.

Advertisement

Sedangkan yang terkait dengan RCEP, Indonesia berkomitmen penuh untuk segera mengimplementasikan perjanjian yang ditandatangani pada 2020 yang lalu.

Saat ini proses ratifikasi sudah memasuki tahapan akhir, diharapkan dapat selesai pada Agustus 2022 ini dan RCEP bisa segera implementasi. “Saya percaya, inisiatif AJIF dapat menjadi pelengkap RCEP dalam kerja sama pengembangan ekonomi di kawasan,“ imbuh Menko Airlangga.

Sementara itu, Menteri Hagiuda menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat senang bahwa kedua belah pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera meneruskan pembahasan dalam pertemuan ini.

“Kami bisa meneruskan pembahasan ini, baik melalui pembahasan secara langsung maupun secara online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, meneruskan hubungan yang sudah baik ini,” kata Menteri Hagiuda. 

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Streaming Starjoja FM
alt

Meriahkan Kemerdekaan, Lansia DeLans Lover Gelar Fashion Show

Sleman
| Kamis, 18 Agustus 2022, 05:57 WIB

Advertisement

alt

Tiket Masuk Borobudur dan Pulau Komodo Naik, Sandiaga Uno: Tidak Semua Tiket Destinasi Naik!

Wisata
| Senin, 15 Agustus 2022, 23:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement