Advertisement
Ditelepon PM Negara Sahabat, Jokowi Diminta Kirim Minyak Goreng
Presiden Jokowi - Biro Pers Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dihubungi seorang perdana menteri (PM) negara sahabat yang memintanya mengirm minyak goreng.
Jokowi menceritakan permintaan tersebut dilakukan karena ketersediaan di negaranya yang sudah begitu menipis. Meskipun demikian, dia enggan untuk mengungkapkan siapa perdana menteri negara sahabat yang minta dikirimi minyak goreng.
Advertisement
"Dua hari yang lalu, malam-malam saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri, tidak usah saya sebutkan negaranya, beliau meminta-minta betul 'Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng' begitu," kata Jokowi dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (14/6/2022).
"'Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik.' Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ujar Jokowi menirukan pernyataan PM tersebut.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa fenomena tersebut harus direspons dengan baik oleh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah.
Penyebabnya, hal tersebut merupakan sinyal untuk menyiapkan diri atas ancaman krisis pangan, krisis energi, maupun kenaikan inflasi yang membayangi semua negara seperti sudah dia sampaikan berkali-kali.
"Pangan, harus betul-betul disiapkan betul, Energi harus dikalkulasi betul, karena separuh dari energi kita impor. Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan, industri, rumah tangga, dan lain-lainnya," ujarnya.
Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan, misalnya bisa ditangkap sebagai sebuah peluang mengingat keberadaan lahan yang masih belum dimanfaatkan dan belum produktif di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tolak Biaya Haji Naik, Buruh Bakal Demo Besar pada 6 Februari
Proyek Triliunan Pengendali Banjir Bandara YIA Rampung Tahun Ini
7 Kru Lion Air JT-797 Dipastikan Negatif Narkoba
Buntut Vonis Bebas Bos Indosurya, Pemerintah Bakal Revisi UU Koperasi
Advertisement
Telan Duit Rp1,4 Triliun, Ini Alasan Pengendali Banjir Dibangun untuk YIA
Rute Kereta Mewah Panoramic Bakal Diperbanyak
Gelar Journalist Bootcamp, BRI Tegaskan Kepedulian kepada Dunia Pendidikan
Cek Syarat dan Formasi CPNS 2023, Dibuka pada Bulan Juni
Ngeri! Dua Jet Tempur India Bertabrakan di Udara, Satu Pilot Tewas
Advertisement
Kereta Mewah Panoramic Beroperasi Lagi Bulan Depan, Harga Tiket Mulai Rp350 Ribu
Bus Persis Solo Diserang, Satu Orang Ofisial Terluka
Indonesia Disebut yang Pertama Kembangkan Kereta Cepat di Asia Tenggara
PDIP Tolak Kenaikan Biaya Haji Menjadi Rp69 Juta: Rasionalisasikan Segera!
Indonesia Mulai Lirik Nuklir sebagai Pembangkit Listrik
Advertisement
Dukung Revisi UU Desa, PDIP Usul Jabatan Kades 18 Tahun
Berita Pilihan
- PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
- Parpol Ramai-Ramai Siap Tampung Kaesang Pangarep
- DPR Sentil Kinerja BPKH terkait Usulan Kenaikan Biaya Haji
- Masih Dikaji, Garuda Belum Terapkan Tarif Penerbangan Haji 2023
- Video Youtube Pertemukan Kembali Orang yang Kabur ke Pasar Kepek Bantul Selama 25 Tahun karena Takut Disunat, Ini Kronologinya
Advertisement
Sangat Mengganggu, Knalpot Blombongan di Bantul Akan Disita Polres dan Dijadikan Monumen
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadi Ketua Pengarah Harlah 2023, Erick Thohir-NU Makin Mesra
- Gempa Magnitudo 4,0 di Bandung Robohkan Sejumlah Bangunan, Ini Fotonya
- PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
- Reshuffle Kabinet Rabu Pon? PDIP Beri Masukan ke Jokowi
- Kasus Mahasiswa UI Tewas Justru Jadi Tersangka, Sempat Ditawari Damai
- Gibran Digadang-Gadang Cagub DKI, Ini Respons PDIP
- Dukung Revisi UU Desa, PDIP Usul Jabatan Kades 18 Tahun
Advertisement
Advertisement
