Advertisement
Naikkan UMP DKI 2022, Pakar Hukum: Anies Tidak Mungkin Dikenai Sanksi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 naik 5,1 persen jadi Rp4,64 juta. Pengusaha menolak dan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar Anies diberi sanksi.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa apa yang dilakukan Anies secara konstitusional sudah tepat. Oleh karena itu, dia tidak mungkin diberikan sanksi.
Advertisement
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terutama di amar 6, dijelaskan bahwa diberlakukan peraturan yang sebelumnya ketika UU Cipta Kerja belum disahkan,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/12/2021).
Feri menjelaskan bahwa mengacu pada putusan tersebut yang isinya agar regulasi kembali pada peraturan sebelumnya, maka menjadi kewenangan gubernur untuk mengatur UMP melalui peraturan daerahnya.
“Dalam konteks ini, tentu saja secara konstitusional tindakan Anies yang dibenarkan. Sementara, tindakan kementerian dan presiden yang mengabaikan putusan MK adalah tindakan yang salah. Oleh karena itu tidak mungkin orang yang menjalankan amanat konstitusional melalui putusan MK diberikan sanksi,” jelasnya.
Sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Angka 0,85 persen didapat mengacu pada UU Cipta Kerja.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah langkah lanjutan.
Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal pengupahan.
“Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata Hariyadi di kantor Apindo dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
BACA JUGA: Sosok Selebgram TE yang Terjerat Prostitusi Online Terungkap? Ini Versi Netizen
Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat merupakan amanat UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November 2021," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Dapat Bantuan Dana Rp14 Miliar, Ini Ruas Jalan yang Akan Diperbaiki Pemkab Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Advertisement
Advertisement