Advertisement

Pemerintah Susun RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komnas HAM Belum Diajak Bicara

Jaffry Prabu Prakoso
Senin, 13 Desember 2021 - 14:47 WIB
Bernadheta Dian Saraswati
Pemerintah Susun RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komnas HAM Belum Diajak Bicara Komnas HAM - komnasham.go.id

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah sedang menyempurnakan naskah akademik RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun Komnas HAM sama sekali belum diajak bicara.

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin mengatakan bahwa RUU KKR merupakan dasar hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM disahkan.

“KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM yang berat. Dunia telah mengenal mekanisme ini sejak lama,” katanya, dikutip Senin (13/12/2021).

Amiruddin menjelaskan bahwa KKR sudah ditempuh diberbagai negara, seperti Afrika Selatan dan Korea Selatan, serta beberapa negara di Amerika Latin setelah pemerintahan-pemerintahan otoriter jatuh di negara-negara tersebut oleh gerakan demokratisasi.

Karena begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut serta melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Baca juga: Ramah Lingkungan, Tenun Berbahan Daun Pisang Kering Bakal Jadi Tren

Sampai hari ini, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui proses non-yudisial selalu menjadi wacana pemerintah dari tahun ke tahun.

Ada baiknya, tambah Amiruddin, pemerintah berhenti berwacana dan mulai menunjukan langkah dan konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud langkah nonyudisial.

Di sisi lain, sampai hari ini Komnas HAM belum pernah dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun draft RUU KKR tersebut. Padahal Komnas HAM sudah seharusnya dilibatkan sejak dari awal.

“Jangan sampai draft RUU KKR disusun secara sepihak, yang kemudian hari mendatangkan penolakan. Sebab, di masa lalu yaitu tahun 2006, MK pernah membatalkan UU KKR yang telah disahkan oleh Pemerintah,” terang Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat itu.

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Streaming Starjoja FM
alt

Penjaga Indekos Diciduk Polisi gara-gara Gadaikan Motor Majikan

Bantul
| Rabu, 10 Agustus 2022, 16:07 WIB

Advertisement

alt

Dulu Dipenuhi Perdu Liar, Kini Pantai Goa Cemara Jadi Primadona Baru Wisata di Bantul

Wisata
| Senin, 08 Agustus 2022, 15:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement