Advertisement
Faisal Basri: Sri Mulyani Jangan Melulu Setujui Proyek Politikus Pakai APBN

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ekonom senior Faisal Basri menilai semestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak melulu menyetujui proyek politisi yang menggunakan APBN. Dia menyebut hal itu sebagai tindakan 'menghibur' politisi atau menteri yang akan melenggang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Faisal Basri, salah satu kebijakan yang membuat dirinya naik pitam adalah terbitnya Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) 92/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Aturan itu membuat sekitar sembilan juta peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tidak lagi menerima dukungan iuran dari negara, sehingga terancam menjadi peserta non aktif.
Advertisement
BACA JUGA : Kereta Cepat Tak Balik Modal hingga Kiamat, Kementerian
Di sisi lain, pemerintah tetap melaksanakan proyek-proyek besar yang menurut Faisal tidak tepat, seperti proyek food estate, pembangunan ibu kota baru, hingga proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Menurutnya, APBN yang ada semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata menguntungkan segelintir pihak.
"Ayo kita bicara hari ini yang realistis, konsisten. Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan oleh para Menteri dan Presiden itu," ujar Faisal dalam dalam webinar Bincang APBN 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Senin (18/10/2021).
Menurutnya, beberapa tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono berani menyampaikan penolakan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait rencana pembangunan monorel menggunakan APBN. Langkah serupa dapat dilakukan Sri Mulyani saat ini terhadap para politisi atau menteri lain.
Faisal menegaskan agar Sri Mulyani tegas dalam mengelola keuangan negara dan hanya fokus menggunakannya untuk kepentingan rakyat banyak. Menurutnya, Sri Mulyani harus tidak berkompromi dengan oligarki, agar potensi kekayaan di Indonesia tidak hanya dinikmati golongan elite, terlebih mereka yang berambisi melenggang di Pilpres 2024.
"Negara hari begini bikin food estate, menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin singkong tanpa food estate. Ayo fokus, penerimaannya ada kok. Namun, Kementerian Keuangan jangan entertain politisi, para menteri, yang kepentingannya banyak mau 2024 nanti," ujarnya.
BACA JUGA : Luhut Disebut Seperti Juru Bicara Investor Asing
Faisal pun menilai pemerintah kerap menyampaikan pengelolaan APBN seolah-olah tanpa cacat dan keuangan negara dalam kondisi baik. Faisal menilai bahwa hal tersebut membuat pesan yang sampai kepada masyarakat salah, karena orang-orang menjadi tidak mawas terkait berbagai risiko dari penggunaan uang negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement