Advertisement
Kasus UU ITE: Presiden Jokowi Setuju Beri Amnesti untuk Saiful Mahdi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah telah selesai memproses permintaan amnesti dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saiful Mahdi.
Dia mengatakan, bahwa keputusannya tinggal menunggu proses di DPR karena berdasarkan undang-undang, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus mendengarkan pendapat Dewan jika akan memberikan amnesti dan abolisi.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
“Alhamdulillah kita bekerja cepat, karena setelah dialog saya dengan istri Saiful Mahdi dan para pengacaranya tanggal 21 September, besoknya saya rapat dengan pimpinan Kemenkumham dan pimpinan Kejaksaan Agung, dan saya katakan kita akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Lalu tanggal 24 saya lapor ke Presiden, dan bapak Presiden setuju untuk memberikan amnesti,” ujar Mahfud kepada awak media, Selasa (5/10/2021).
Dikatakan, pada 29 September 2021 surat dari Presiden sudah dikirimkan kepada DPR untuk meminta pertimbangan terkait amnesti untuk Saiful Mahdi.
“Nah, sekarang kita tinggal menunggu, dari DPR apa tanggapannya, karena surat itu mesti dibahas dulu oleh Bamus, lalu dibacakan di depan Sidang Paripurna DPR, jadi kita tunggu itu. Yang pastii, dari sisi pemerintah, prosesnya sudah selesai,” imbuhnya.
Mahfud memastikan, pemerintah bekerja cepat dalam kasus ini karena sudah berkomitmen untuk tidak terlalu mudah dalam menghukum seseorang.
Pasalnya, untuk kasus yang menjerat Saiful Mahdi hanya merupakan kritik terhadap fakultas atau bukan personal, sehingga amnesti masih bisa diperjuangkan.
Sebelumnya, Mahfud dikabarkan sudah berdialog dengan pihak Saiful Mahdi yang diwakili istri, para kuasa hukum, dan dengan didampingi lembaga SAFEnet serta tiga akademisi yakni Zaenal Arifin Mochtar, Nikmatul Huda, dan Herlambang pada 21 September 2021.
Tiga hari setelah pertemuan itu, Mahfud menghadap Presiden untuk menyampaikan permintaan pihak Saiful Mahdi dan menjelaskan proses hukum yang sudah ditempuh.
Adapun, Saiful dilaporkan ke polisi oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah Taufik Saidi sebagai buntut dari komentar Saiful tentang rekrutmen PNS di lingkungan Unsyiah melalui group WhatsApp yang beranggotakan para dosen kampus tersebut.
Akhirnya, setelah melalui belasan kali persidangan, Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis Saiful Mahdi 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan penjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pencemaran nama baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement

Pengakuan Korban Klitih Titik Nol Jogja: Diajak Berantem Pakai Celurit Setelah Menegur Pelaku
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Perajin Batik Giriloyo Ini Ciptakan Batik Lukis Wajah
- Meriah! Archipelago Menggelar Kompetisi Mini Soccer
- Siswi SMP di Klaten Jadi Korban Kekerasan Seksual hingga Ratusan Kali
- Begini Penyebab Parahnya Gempa Bumi di Turki dan Suriah
- Update! Korban Tewas Gempa Turki dan Suriah Sudah Lampaui 5.000 Jiwa
- Gempa Bumi, Bagaimana Kondisi WNI di Suriah?
- Tak Peduli Turki Itu NATO, Putin Telepon Erdogan dan Beri Bantuan atas Nama Kemanusiaan
Advertisement
Advertisement