Advertisement
Bukan Uang Pensiun, Pegawai KPK yang Dipecat Hanya Dapat Tunjangan Hari Tua
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan memberikan tunjangan hari tua (THT) kepada 57 pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan Tunjangan Hari Tua (THT) sebagai pengganti manfaat pensiun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (21/9/2021).
Advertisement
Ali menjelaskan, THT merupakan dana tunai yang diberikan oleh KPK kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purna tugas).
"Serta segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program THT yang besarannya ditetapkan oleh KPK dan pengelolaannya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk," papar Ali.
Menurut Ali, pelaksanaan THT dimaksud diatur secara rinci melalui Perkom No.2/2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekjen KPK Nomor 390 Tahun 2018 tentang Alokasi Iuran Tunjangan Hari Tua untuk Tim Penasihat atau Pegawai KPK.
Baca juga: Target Investasi Rp1.200 Triliun di 2022, Kemenves: Fokus Riset dan Inovasi
"Besaran iuran THT tiap bulannya yaitu senilai 16 persen yang dihitung berdasarkan gaji. Terdiri dari 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai. Di mana iurannya dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai," jelasnya.
Ali menyebut, pemenuhan hak keuangan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan sekaligus penghargaan atas profesionalitas serta jasa.
"Dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK," imbuh Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gakkum Segel 11 Entitas Diduga Rusak Hutan Sumatra
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru Terancam Pasal Kelalaian
Transformasi Haji Diperketat, Praktik Rente Dihapus Total
Jasa Marga Beri Diskon Tol 20 Persen untuk Libur Nataru 2025
Advertisement
Bentrokan Thailand-Kamboja Tewaskan 16 Orang, Pengungsi Membengkak
Gus Yahya: Muktamar Bisa Dipercepat Asal Syarat Terpenuhi
Komnas HAM: Pemulihan Pascabencana Jadi Kewajiban Negara
BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir Usai Insiden SDN Kalibaru
Matel Tewas Dikeroyok di Depan TMP Kalibata
Advertisement
Pemerintah Hitung Rp51 Triliun untuk Pulihkan Sumatera
Pemerintah Tunggu Momen Tepat Umumkan UMP 2026
Yahya Cholil: Disiplin Organisasi Penting untuk Kelola Dinamika PBNU
Polisi Tetapkan Dirut Terra Drone Tersangka Kebakaran Ruko
Perempuan Aceh dan Sumatera Rentan Kekerasan Saat Bencana
Advertisement
KPK Sita Uang dan Emas dari OTT Pengadaan Proyek Lampung Tengah
Berita Pilihan
- Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
- AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
- Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
- Kuota 33 Ribu, Menhub Imbau Warga Daftar Mudik Gratis Nataru
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
Advertisement
Galian C Pleret Disorot, Pemkab Tegaskan Hanya Tiga Berizin
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sultan Soroti Kemacetan, DIY Terapkan Pola Lalin Baru Nataru
- BMKG Imbau Waspada Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia
- Kronologi OTT KPK yang Jerat Bupati Lampung Tengah
- KAI Cek Jalur Semarang-Grobogan Jelang Libur Nataru
- Pemkot Jogja Kebut Bersihkan Depo Sampah Jelang Nataru
- Prabowo Temui Putin di Kremlin Bahas Hubungan RI-Rusia
- BAKTI Pasang 30.017 Titik SATRIA-1 di Layanan Publik RI
Advertisement
Advertisement
