Komnas HAM: Jokowi Masih Berwenang Menyelesaikan Polemik TWK Pegawai KPK

Newswire

Kamis, 16 September 2021 - 22:57 WIB

Bhekti Suryani

Komnas HAM: Jokowi Masih Berwenang Menyelesaikan Polemik TWK Pegawai KPK

Presiden Joko Widodo bersiap memberikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021). - ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden

Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden diminta menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait temuan kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih berwenang -- bahkan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisioner Komnas HAM, Chaerul Anam menyatakan, temuan dan rekomendasi Komnas HAM tetap bisa dijadikan batu pijak untuk langkah tersebut.

"Presiden masih berwenang dan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan TWK KPK," kata Anam dalam siaran persnya, Kamis (16/9/2021).

Anam menyebut, Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memang harus dihormati. Hanya saja, jika disandingkan dengan temuan faktual Komnas HAM maupun rekomendasinya, secara hukum berbeda dan tidak bisa disandingkan.

Oleh sebab itu, lanjut Anam, temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM masih berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kedua putusan tersebut. Terlebih, Komnas HAM tidak mempersoalkan norma terkait alih status yang menjadi pokok dalam kedua putusan tersebut.

Anam melanjutkan, kedua putusan tersebut juga tidak menyentuh sama sekali temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM. Bahkan, hal itu tidak menjadikan temuan dan rekomendasi tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan yang diambil.

Atas hal itu, Anam berpendapat, dalam prosesnya dapat dilihat tidak berhubungan sama sekali. Dengan demikian, langkah Presiden yang menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai pijakan dengan tetap menghormati putusan MK dan MA terkait norma tersebut masih bisa diambil.

"Hal ini sebagai wujud tata kelola Negara Konstitusional. Fakta-fakta adanya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK tersebut penting untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Komnas HAM oleh Presiden," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Suara.com