Advertisement
Komnas HAM: Jokowi Masih Berwenang Menyelesaikan Polemik TWK Pegawai KPK
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021). - ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden diminta menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait temuan kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih berwenang -- bahkan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisioner Komnas HAM, Chaerul Anam menyatakan, temuan dan rekomendasi Komnas HAM tetap bisa dijadikan batu pijak untuk langkah tersebut.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
"Presiden masih berwenang dan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan TWK KPK," kata Anam dalam siaran persnya, Kamis (16/9/2021).
BACA JUGA: Five Vi Sebut Lagu Ya Thoybah Syirik, Netizen Bereaksi
Anam menyebut, Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memang harus dihormati. Hanya saja, jika disandingkan dengan temuan faktual Komnas HAM maupun rekomendasinya, secara hukum berbeda dan tidak bisa disandingkan.
Oleh sebab itu, lanjut Anam, temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM masih berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kedua putusan tersebut. Terlebih, Komnas HAM tidak mempersoalkan norma terkait alih status yang menjadi pokok dalam kedua putusan tersebut.
Anam melanjutkan, kedua putusan tersebut juga tidak menyentuh sama sekali temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM. Bahkan, hal itu tidak menjadikan temuan dan rekomendasi tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan yang diambil.
Atas hal itu, Anam berpendapat, dalam prosesnya dapat dilihat tidak berhubungan sama sekali. Dengan demikian, langkah Presiden yang menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai pijakan dengan tetap menghormati putusan MK dan MA terkait norma tersebut masih bisa diambil.
Advertisement
"Hal ini sebagai wujud tata kelola Negara Konstitusional. Fakta-fakta adanya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK tersebut penting untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Komnas HAM oleh Presiden," kata dia.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penembakan di Sekolah Rusia, Korban Tewas hingga 13 Orang
IDI Ingatkan Pemerintah Tak Buru-Buru Nyatakan Pandemi Berakhir
APBN Terkuras Rp1.657 Triliun, Terbanyak untuk Subsidi BBM dan THR PNS
Advertisement
Iran Tuduh AS Manfaatkan Kerusuhan untuk Bikin Kacau
Mantap! APBN Surplus Rp107,4 Triliun per Agustus 2022
2 Cara Mudah Mengecek Penerima BLT BBM 2022 Rp600.000
Advertisement
Jogja Dapat Duit Insentif Rp10 Miliar dari Sri Mulyani
Prabowo Tetap Buka Opsi Jokowi Jadi Cawapresnya di 2024
Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
Survei CSIS Buktikan Golkar Terpopuler di Mata Pemilih Muda
Advertisement
Dijual Segera, Kerangka Dinosourus Usia 150 Tahun untuk Ruang Tamu
Berita Pilihan
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
Advertisement
DPRD Kulonprogo Godok Raperda Pembangunan Kepemudaan, Dinilai Jadi Akselerasi Kemajuan Daerah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bos Pfizer Positif Covid-19 Lagi, Dia Ungkap Alasan Belum Disuntik Booster Bivalent
- Produk Turunan Sapi Tidak Boleh Masuk NTT, Ini Kata Peritel
- Jenis-jenis Hewan yang Berpotensi Punah Tahun 2050, Adakah dari Indonesia?
- Tak Hanya Jogja, Sejumlah Provinsi Lain Juga Berawan
- Top 7 News Harianjogja.com Senin, 26 September 2022
- Cacat Kendaraan Viral di Medsos, Hyundai dan Kia Digugat
- Cara Cek BLT BBM Rp600.000 Lewat HP
Advertisement
Advertisement
