Advertisement
MAKI Desak Presiden Jokowi Anulir Pemecatan 56 Pegawai KPK
Boyamin Saiman - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menganulir putusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pemecatan 56 pegawai KPK per tanggal 30 September 2021 nanti.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan bahwa hanya Presiden Jokowi yang berwenang untuk menganulir keputusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pemecatan 56 pegawai KPK. Pasalnya, kata Boyamin, KPK adalah instansi yang ada di bawah langsung Presiden Jokowi.
Advertisement
"Saya harap Presiden Jokowi menganulir putusan Ketua KPK itu, karena cuma Presiden yang dapat menganulir Ketua KPK," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (15/9/2021).
Boyamin juga menyayangkan keputusan Ketua KPK Firli Bahuri yang memecat 57 pegawai KPK tersebut. Boyamin memprediksi kinerja KPK akan menurun setelah 57 pegawai KPK itu dihentikan.
BACA JUGA: Balecatur Akan Jadi Kaltana Ke-66 di Sleman
"Saya menyayangkan hal ini karena mereka orang baik yang membangun KPK selama ini. Jadi kalau Pimpinan KPK mau maju, orang-orang ini harusnya tidak diberhentikan," katanya.
Sebelumnya, KPK resmi memberhentikan 56 pegawainya yang tidak lolos penilaian alih status pegawai. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pimpinan KPK, Menkumham, MenpanRB, dan Kepala BKN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
