Advertisement
MAKI Desak Presiden Jokowi Anulir Pemecatan 56 Pegawai KPK
Boyamin Saiman - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menganulir putusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pemecatan 56 pegawai KPK per tanggal 30 September 2021 nanti.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan bahwa hanya Presiden Jokowi yang berwenang untuk menganulir keputusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pemecatan 56 pegawai KPK. Pasalnya, kata Boyamin, KPK adalah instansi yang ada di bawah langsung Presiden Jokowi.
Advertisement
"Saya harap Presiden Jokowi menganulir putusan Ketua KPK itu, karena cuma Presiden yang dapat menganulir Ketua KPK," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (15/9/2021).
Boyamin juga menyayangkan keputusan Ketua KPK Firli Bahuri yang memecat 57 pegawai KPK tersebut. Boyamin memprediksi kinerja KPK akan menurun setelah 57 pegawai KPK itu dihentikan.
BACA JUGA: Balecatur Akan Jadi Kaltana Ke-66 di Sleman
"Saya menyayangkan hal ini karena mereka orang baik yang membangun KPK selama ini. Jadi kalau Pimpinan KPK mau maju, orang-orang ini harusnya tidak diberhentikan," katanya.
Sebelumnya, KPK resmi memberhentikan 56 pegawainya yang tidak lolos penilaian alih status pegawai. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pimpinan KPK, Menkumham, MenpanRB, dan Kepala BKN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal
Kemenhut Tegaskan Tak Ada Penggeledahan oleh Kejagung
Operasi AS di Venezuela: 75 Orang Tewas Saat Tangkap Maduro
Pemkab Bireuen Bangun 1.000 Huntap Korban Banjir dan Longsor
Advertisement
Pengamat UGM: Ketegangan AS-Venezuela Tak Berdampak ke RI
Menko Yusril: Kritik Boleh, Hinaan Bisa Dipidana di KUHP Baru
Kemendagri Tekankan Pemulihan Aceh Harus Cepat Jelang Ramadan
Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Atas Saluran Jalan Gajah Raya
Serangan Udara Koalisi Saudi Tewaskan 20 Orang di Yaman
Advertisement
Eks Dirjen Anggaran Divonis 1,5 Tahun Penjara
MKMK: Penegakan Etik Hakim Harus Datang dari Diri Sendiri
Pemulihan 2,3 Juta UMKM Terdampak Banjir Dimulai 9 Januari
Mentan Copot 192 Pejabat, 2.300 Izin Distributor Pupuk Dicabut
Mudik Gratis Jateng 2026 Siapkan 349 Bus dan 20 Kereta Api
Advertisement
Kasus Teror DJ Donny, Polda Metro Masih Analisis CCTV
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 10 Gerai KDMP Kulonprogo Dibangun, Didampingi BA dari Pusat
- MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
- Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
- Anggaran JKN PBI Bantul 2026 Naik Jadi Rp60 Miliar
- PSS Kalah dari Kendal, Ansyari Kritik Kepemimpinan Wasit
- Relokasi Pedagang Pantai Sepanjang Tanpa Perpanjangan Waktu
- Jadwal KRL Solo Jogja, Rabu 7 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
